Cermat Awasi Pembentukan Badan Ad Hoc KPU, Bawaslu Matangkan Pengawasan

Bawaslu Kota Semarang telah mengirimkan surat pencegahan untuk meminimalisir potensi kerawanan dalam perekrutan badan ad hoc kpu

Editor: rustam aji
dok. Bawaslu Kota Semarang
PENGAWASAN - Bawaslu Kota Semarang mengimbau KPU Kota Semarang untuk cermat dalam pembentukan Badan Ad Hoc KPU. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Imbau KPU Kota Semarang untuk cermat dalam pembentukan Badan Ad Hoc KPU, Bawaslu Kota Semarang telah mengirimkan surat pencegahan untuk meminimalisir potensi kerawanan dalam perekrutan badan Ad Hoc, Rabu 30/11/2022.

Bawaslu Kota Semarang telah mengirimkan surat pencegahan untuk meminimalisir potensi kerawanan dalam perekrutan badan ad hoc kpu

Adapun badan Ad Hoc KPU diantarannya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Sebagaimana yang sudah terjadwal bahwa pada tanggal 20 November 2022 s.d 4 Januari 2022 KPU terlebih dahulu melakukan pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) kemudian sesuai tahapan dan jadwal selanjutnya membentuk PPS dan KPPS.

Bawaslu sebagai pengawas wajib memastikan pelaksanaan berjalan tepat waktu, dilakukan sosialisasi secara maksimal dengan tetap memperhatikan keterpenuhan syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

Setidaknya Bawaslu memetakan terdapat beberapa potensi pelanggaran yang dapat terjadi seperti pendaftar pernah menjadi anggota parpol, tidak berdomisili di wilayah kerja, belum berusia 17 tahun dan pernah dipenjara minimal 5 tahun.

Koordinasi dengan jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Semarang terkait hal yang harus dipertegas dalam pengawasan. Selain itu pendaftar dan masyarakat pun dapat menyampaikan informasi dan berani melaporkan jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Arief Rahman Ketua Bawaslu Kota Semarang menyampaikan kepada jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan agar cermat dalam melakukan pengawasan setelah diumumkan nya hasil penelitian berupa nama-nama pendaftar maka penting untuk memahami peraturan sebagai pondasi dasar untuk melakukan kerja lembaga .

“Pengawas harus cermat dan detail dalam mengawasi, kuncinya adalah pahami dahulu ketentuan yang diatur sehingga ada dasar dalam bertindak,” tegas Arief.

Lebih lanjut Arief menjelaskan bahwa dalam mengawasi pembentukan terdapat persyaratan yang harus dipastikan sudah sesuai dengan ketentuan. Jika ditemukan hal yang tidak sesuai prasyarat namun lolos hal tersebut bisa menjadi dugaan pelanggaran administrasi. (rilis/*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved