Berita Semarang

Ramai Soal Tambang Ilegal, Walhi Jateng: Review Izin Harus Lekas Dilakukan

Walhi Jateng khawatir saat aktivitas tambang-tambang ilegal dibiarkan begitu saja.

Penulis: iwan Arifianto | Editor: sujarwo
TRIBUN JATENG/DINA INDRIANI
Ilustrasi. Kondisi lahan di Kecepak Kabupaten Batang akibat penambangan Golongan C secara ilegal, Jumat (7/10/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Tengah khawatir ketika aktivitas tambang-tambang ilegal dibiarkan begitu saja akan merusak lingkungan.

Terutama merusak daerah kaya resapan dan meningkatkan risiko bencana sebab  aktivitas tambang dilakukan di wilayah rawan.

Manajer advokasi dan Kampanye Walhi Jawa Tengah , Iqbal Alma menyebut,  penting sekali memberikan pemahaman bagi masyarakat sekaligus  mensosialisasikan  titik lokasi mana saja yang tidak boleh ditambang dengan alasan kajian ilmiahnya.

"Semisal tidak diberi pemahaman seperti itu masyarakat asal tambang saja sejauh ada sumber dayanya ya udah diambil," katanya saat dihubungi Tribunjateng.com, Kamis (1/12/2022).

Izin penambangan terutama galian C di Jateng kian perlu diawasi lantaran izin penambangan tersebut naik dua kali lipat di tahun 2019. 

Meningkatnya izin tersebut tak lepas dari beragam proyek strategis nasional yang masif dilakukan seperti pembangunan jalan tol, waduk dan lainnya, dari aktivitas tersebut tentunya membutuhkan pasir batu (sirtu), dan  tanah urug.

Maka perlu adanya moratorium izin tambang-tambang atau review izin harus lekas dilakukan terutama di Jateng.

"Kalau mau bicara tegas tambang-tambang ilegal itu harus ditutup," ujarnya.

Ia pun meminta ketegasan pihak kepolisian dalam upaya menutup tambang ilegal di Jateng.

Walhi menilai, penindakan polisi selama ini masih belum maksimal lantaran proses pelaporan soal pertambangan harus ke Polda Jateng  yang berada di Semarang.

Padahal aktivitas pertambangan marak terjadi  di berbagai daerah seperti Klaten, Magelang, Pati, Pemalang, Boyolali, dan wilayah lainnya.

"Jadi kalau tambang ilegal  akhirnya warga ketika ingin laporan harus langsung ke Dirkrimsus.  Itu akhirnya polisi tidak bisa memantau setiap hari atau melakukan tindakan secara cepat," terangnya.

Sebelumnya,  tambang pasir ilegal di Klaten ramai diperbincangkan selepas Gubernur Jateng Ganjar dan Walikota Solo Gibran ikut angkat bicara.

Tambang pasir ilegal di Klaten disebut memiliki backing orang kuat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved