Anugerah Dwija Praja Nugraha dari Persatuan Guru Republik Indonesia disematkan untuk Bupati Wonogiri

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Anugerah Dwija Praja Nugraha (DPN) dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) disematkan untuk Bupati Wonogiri Joko Sutopo atas komitmen dan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan.

Penghargaan ini diserahkan langsung kepada Bupati oleh Ketua PGRI Jawa Tengah Dr. Muhdi, SH, M.Hum bertepatan dengan puncak acara HUT ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo di Marina Covention Center Semarang, Sabtu (3/12).

Untuk diketahui, Dwija Praja Nugraha merupakan penghargaan yang dianugerahkan PGRI kepada kepala daerah yang memiliki perhatian dan komitmen tinggi terhadap pembangunan pendidikan, profesionalitas, kesejahteraan guru, dan PGRI.

Bupati Wonogiri dinilai menjadi kepala daerah yang perhatian dan peduli dalam melakukan berbagai upaya untuk kemajuan pendidikan di Wonogiri.

Baik lewat program sekolah gratis, pemberian pakaian seragam sekolah gratis, dan beasiswa bagi pemuda berprestasi (dulunya beasiswa mahasiswa berprestasi).

Pemkab Wonogiri mengapresiasi, berterima kasih dan mengucapkan salam hormat kepada guru dan tenaga kependidikan yang ada.

"Guru dan tenaga kependidikan memiliki totalitas, kredibilitas dan integritas dalam membangun bangsa dengan cara mencerdaskan anak bangsa.

Atas hal itu, Wonogiri bisa mendapatkan penghargaan ini," kata pria yang akrab disapa Jekek itu.

Selain membanggakan, penghargaan ini juga menjadi pelecut semangat supaya Wonogiri makin baik.

Dalam hal ini, Pemkab Wonogiri bakal berupaya meningkatkan capaian IPM di Kota Sukses.

Salah satu indikatornya adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) lewat entitas pendidikan.

Ke depan, program yang sudah berjalan baik akan dilanjutkan. Program lain yang perlu dievaluasi bakal dievaluasi demi upaya peningkatan IPM makin optimal.

"Itu demi angka IPM yang makin baik dari waktu ke waktu," imbuhnya.

Untuk para guru, lanjut Jekek, saat ini pihaknya masih dihadapkan dengan jumlah formasi guru yang belum ideal karena masih adanya moratorium.

Di sisi lain, pemerintah masih menjalankan perekrutan satu juta guru.