Penerapan Zero ODOL pada 2023, Apindo Sebut Rakyat Bakal Ngamuk

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana mulai menerapkan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (over dimension over load/ODOL) atau zero ODOL pada Januari 2023. Kebijakan itupun diyakini bakal mengerek harga barang-barang.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani mengatakan, kebijakan itu sudah mendapat respon negatif dari para pelaku sektor logistik, lantaran menyebabkan kenaikan biaya pengiriman barang.

"ODOL Januari (dilarang-Red). Itu chaos tuh, sopirnya pasti ngamuk, pemilik barang pasti ngamuk, rakyatnya ngamuk karena harga barang jadi naik dan ketersediaannya kurang," ujarnya, dalam seminar Indef, Senin (5/12/2022).

Hariyadi menuturkan, berdasarkan keterangan dari pengusaha keramik, jika kapasitas angkutan logistik diturunkan seiring dengan pelarangan ODOL, maka ongkos kirimnya akan menjadi Rp 5.000 per meter persegi keramik untuk pengiriman rata-rata di Pulau Jawa.

Sementara bila dibandingkan dengan keramik impor dari China yang pengirimannya langsung ke titik-titik pelabuhan besar di berbagai kota Indonesia, maka ongkos pengiriman rata-rata di Pulau Jawa hanya Rp 1.800 per meter persegi.

Selain itu, Hariyadi menambahkan, pelarangan truk ODOL juga akan menyebabkan kebutuhan terhadap angkutan logistik meningkat. Hal itu dikarenakan kapasitas muatan per unit truk semakin sedikit.

"Kira-kira begini ilustrasinya, truk yang biasanya ngangkut 6 ton, karena dibikin ODOL sekarang enggak boleh, harus ikut kapasitas aslinya, 3 ton. Bisa bayangkan yang tadinya 6 ton satu truk, sekarang jadi mesti dua truk. Jadi jalanan bakal ramai, makin macet, harganya makin mahal," paparnya.

Dengan peningkatan biaya logistik akibat penerapan ODOL tersebut, menurut dia, akan berimbas pada kenaikan harga barang-barang. Oleh sebab itu, diharapkan ada upaya pemerintah untuk membantu mengatasi persoalan ini.

Hariyadi mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari rekan-rekan pengusaha truk, saat ini populasi truk di Indonesia tercatat sebanyak 5,7 juta unit. Dari jumlah itu, hanya 20 persen yang tidak diklasifikasikan sebagai angkutan ODOL.

"Jadi ini yang sangat siginifikan, yang akan memicu inflasi. Jadi ODOL ini sekarang sedang kami minta perhatian pemerintah," tandasnya.

Tetap berlaku

Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Hendro Sugiatno memastikan bahwa Zero ODOL tetap akan diberlakukan pada 2023, dan belum ada rencana penundaan.

Menurut dia, upaya lintas kementerian/lembaga untuk mengurangi truk ODOL berseliweran di jalanan itu sudah dilakukan sejak 2018. "Target untuk Zero ODOL 2023 masih tetap berjalan, tidak ada kebijakan untuk memperpanjang Zero ODOL di 2023," ujarnya, baru-baru ini.

Hendro menyatakan, upaya untuk mewujudkan jalanan bebas truk ODOL masih dilakukan, walaupun secara perlahan. Apalagi, truk sarat muatan kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan catatan Kemenhub, saat ini truk angkutan barang yang berdimensi dan bermuatan lebih menyumbang 17 persen kecelakaan lalu lintas.