Berita Nasional

RKUHP Akan Disahkan DPR, Yasonna: Nggak Mungkin 100 Persen Setuju

Menkumham Yasonna Laoly menekankan, RKUHP yang akan disahkan lebih baik daripada KUHP buatan Belanda yang selama ini diterapkan.

Editor: m nur huda
ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTO
Menkumham Yasonna Laoly menekankan, RKUHP yang akan disahkan lebih baik daripada KUHP buatan Belanda yang selama ini diterapkan. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menekankan, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan disahkan lebih baik daripada KUHP buatan Belanda yang selama ini diterapkan.

"Daripada kita harus pakai UU KUHP Belanda yang sudah ortodoks, dan dalam KUHP sudah banyak reformatif bagus," ujar Yasonna saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2022).

Yasonna menyadari bahwa tidak mungkin 100 persen masyarakat setuju dengan RKUHP terbaru ini.

Jika ada perbedaan pendapat, Yasonna mempersilakan masyarakat untuk menggugat melalui Mahkamah Konstitusi (MK). "Ini sudah dibahas dan disosialisasikan ke seluruh penjuru Tanah Air," ucapnya.

Menurut Yasonna, pemerintah sudah menyosialisasikan RKUHP terbaru dengan lembaga bantuan hukum (LBH), Dewan Pers, dan kampus-kampus. Dia menyebutkan, Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan Kemenkumham, Kemenkominfo, Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan lembaga lain untuk menampung masukan masyarakat perihal RKUHP.

"Kita sosialisasi ke beberapa daerah kita tampung semua kok masukan. Dan ada perbaikan dan masukan-masukan masyarakat ada yang kita softing down, lembutkan," imbuh Yasonna.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengungkapkan, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) akan disahkan menjadi undang-undang (UU) besok (hari ini).

"Sesuai keputusan rapat bamus (badan musyawarah) direncanakan besok," ujar Indra saat dimintai konfirmasi, Senin (5/12/2022). Indra mengaku belum tahu mengenai jam berapa RKUHP akan disahkan.

Dia menyebutkan, jam pengesahan RKUHP jadi UU masih dikonsultasikan dengan pimpinan DPR. "Untuk jamnya sedang dikonsultasikan dengan pimpinan," ucapnya.

Masih Kacau

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyoroti segera disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) lewat paripurna DPR RI pada Selasa (6/12/2022).

Ia tak menampik kemungkinan, percepatan pengesahan beleid ini guna meredam peluang adanya gelombang unjuk rasa besar-besaran yang sempat membuat RKUHP ditunda pengesahannya pada 2019 silam.

Bivitri menyoroti masih adanya beberapa ketentuan atau pasal yang dinilai antidemokrasi. "Banyak yang masih kacau," kata Bivitri dalam diskusi yang digelar KedaiKopi bertema 'Ngopi dari Seberang Istana' di Juanda, Minggu (4/12/2022).

Ia mengambil contoh ancaman kriminalisasi pada kritik yang kelak bisa dianggap menghina lembaga negara, kepala dan simbol negara, termasuk soal ideologi yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved