Soal TWK CPNS PPPK, Latihan Tes Wawasan Kebangsaan UUD 1945

Pembahasan

Pasal 24A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Calon hakim agung 42 diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. Jawaban: E

7. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26, yang menjadi warga negara ialah ….

A. orang-orang bangsa Indonesia asli

B. orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

C. orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara

D. orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah bertempat tinggal di Indonesia untuk sekurang-kurangnya 10 tahun

E. orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara
Pembahasan

Perihal Warga Negara dan Penduduk, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat (1) berbunyi, “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang undang sebagai warga negara”. Jawaban: C

8. Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen selengkapnya menjadi ….

A. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

B. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

C. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan

D. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

E. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Jawaban: D

9. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dimana kekuatan utama untuk
itu menjadi tugas dan tanggung jawab ….

A. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

B. Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan rakyat

C. Tentara Nasional Indonesia

D. Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. segenap rakyat Indonesia

Pembahasan

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”. Jawaban: A

10. Sekurang-kurangnya berapa persen ( persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang
diprioritaskan negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional?

A. 10 persen

B. 15 persen

C. 20 persen

D. 25 persen

E. 30 persen

Pembahasan

Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20

11. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali amandemen. Amandemen keempat dilakukan pada tanggal ….

A. 10 November 2001

B. 10 Agustus 2002

C. 18 Agustus 2000

D. 19 Oktober 1999

E. 10 November 2002

Pembahasan

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali amandemen: a. Perubahan pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 b. Perubahan
kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 c. Perubahan ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001 d. Perubahan keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 Jawaban: B

12. Usul perubahan pasal-pasal Undang- Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh ….

A. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

B. sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat

C. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat

D. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

E. sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pembahasan

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Usul perubahan pasal pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Jawaban: E

13. Bunyi alinea ketiga Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 secara lengkap adalah “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini ….

A. kebebasannya

B. kedaulatannya

C. kemerdekaannya

D. kebangsaannya

E. kenegaraannya

Jawaban: C

14. Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ditegaskan dalam pasal ….

A. Pasal 28A

B. Pasal 28B

C. Pasal 28C

D. Pasal 28E ayat (1)

E. Pasal 28E ayat (3)

Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Jawaban: E

15. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13, Presiden memiliki hak sebagai berikut ….

A. mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

B. memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung

C. memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat

D. menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain

E. memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Pembahasan

Menurut Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan: Ayat (1) berbunyi “Presiden mengangkat duta dan konsul”. Ayat (2) berbunyi; “Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. Jawaban: A

16. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul ….

A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

B. Mahkamah Agung (MA)

C. Mahkamah Konstitusi (MK)

D. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

E. Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

 Jawaban: A

17. Berdasarkan soal tersebut di atas, usulan untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden diajukan setelah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada ….

A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

B. Mahkamah Agung (MA)

C. Mahkamah Konstitusi (MK)

D. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

E. Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Jawaban: C

18. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A ayat (1), Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan memperhatikan .…

A. keistimewaan daerah

B. kepentingan daerah

C. kepentingan nasional

D. kekhususan dan keragaman daerah

E. kepentingan daerah dan nasional

 Jawaban: D

19. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambatlambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh
.…

A. Mahkamah Agung

B. Komisi Yudisial

C. Kehakiman

D. Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

E. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Pembahasan

Pasal III Aturan Peralihan Undang- Undang Dasar 1945 berbunyi “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Jawaban: A

20. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20, pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah .…

A. Presiden

B. Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

C. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

D. Mahkamah Agung (MA)

E. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

 Jawaban: E

(*)