Progres Pembangunan RPHU Capai 85 Persen, Denda Rp 856.150 per Hari

"Jadi kekurangan masih 400 jutaan lah. Itu belum terbayar sampai hari ini," sambungnya.

Pihaknya masih menagih terkait termin pencairan proyek tersebut.

"Dari dinas saya minta 65 persen ada hambatan, karena jadi dana untuk RPHU termin pertama itu siap di kas, udah ada anggaranya. Namun dari dinas sendiri diasumsikan ke pekerjaan lain yang sudah 100 persen. Swakelola-swakelola yang DAK," jelas Yossi.

"Padahal pembayaran 100 persen ini harusnya ditermin ke tiga. Jadi dia ngambil dana RPHU untuk nalangi pekerjaan swakelola tersebut," lanjut Yossi.

Yossi mengungkap, pihaknya akan tetap menerima segala konsekwensi dengan pekerjaan ini.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen RPHU dari DP4 Rasmiyana, mengatakan untuk denda keterlambatan di aturan kontrak itu diberikan denda 1/1000 dari nilai kontrak, masa pelaksanaan kontrak berakhir 1 desember 2022.

"Jadi kita periksa progres pekerjaanya, sampai sejauh mana, mana yang belum. Di 1 desember itu kita masih menyisakan, prosentase pekerjaan yang belum diselesaikan. RPHR maupun RPHU," terang Rasmiyana.

Dikatakannya, bagian yang belum terkerjakan itu, pihaknya mengenakan denda 1/1000 dihitung setelah tanggal 1 desember 2022.

Rasmiyana mengungkapkan, proyek RPHU ini yang belum selesai 27, 23 persen.

"Kemudian kita hitung dengan nilai kontrak 1/1000 nya, ketemu angka Rp 856.150," ungkapnya.

Masa perpanjangan pembangunan RPHU ini selama 20 hari berdasarkan permintaan pelaksana.

"Itu penjadwalan pelaksanaan dan kita teliti, kita pelajari per harinya ini mampu dengan progres seberapa. Dan selesai sesuai perpanjangan ini. Untuk RPHU di tanggal 21 Desember 2022," jelas Rasmiyana.

Agar pembangunan selesai sesuai target, pihaknya juga selalu melakukan monitoring.

'Kita selalu monitoring, baik dari tim teknis dinas serta dari konsultan pengawas. Jadi percepatan-percepatan pembangunan termasuk menambah tenaga kerja, lembur juga diterapkan," terangnya.

"Juga ada peralatan kita konfirmasi kwpada vendor pemenang alatnya, kita kalkulasi waktunya sudah cukup. Mudah-mudahan terselesaikan. Sampai saat ini on target," pungkasnya.

Sebelumnya, saat rapat paripurna DPRD beberapa hari lalu, pengerjaan infrastruktur yang mengalami keterlambatan menjadi sorotan.

Pemkab diingatkan untuk segera menyelesaikan sebelum tutup buku pada kahir tahun ini. (*)