Keterlibatan Kader Muhammadiyah di PPK, Ikhtiar Jadikan Pemilu 2024 Luber-Jurdil

Sebanyak 410 penyelenggara pemilu adhock/PPK itu berasal dari 34 kabupaten dan kota se- Jateng. Persiapan dan pembekalan calon PPK serta pelatihan CAT sudah dilaksanakan beberapa kali oleh teman-teman Fordem Berkemajuan Jateng. Namun demikian masih terdapat satu kabupaten yang belum berhasil menempatkan kader/warga persyarikatan sebagai PPK maupun Panwascam.

Pada awal Januari 2023 nanti seluruh PPK akan dilantik dan mulai melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu serentak 2024. Berdasarkan rencana yang sudah disepakati KPU RI bersama Pemerintah dan DPR, Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden/Wapres dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Maka konsekuensi tahapan pemilu sudah mulai berjalan sejak setahun sebelumnya (14 Februari 2023). Maknanya pemilu membutuhkan persiapan dan penataan SDM, sistem, perangkat : infrastruktur dan suprastruktur yang sangat memadai. Termasuk tenaga ad-hock penyelenggara pemilu hingga tingkat akar rumput (PPK, PPS tingkat desa/kelurahan dan KPPS setiap TPS).

Sebenarnya pemilu yang Luber-Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil) serta Efisien (SDM, Anggaran, Perlengkapan dan Peralatan) bisa dilaksanakan dengan cara E-Voting. Sebagaimana dicontohkan pada perhelatan Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo beberapa waktu lalu. Problem, hambatan dan ancaman apa saja yang mungkin terjadi terhadap pemilu dengan cara E-Voting sebaiknya dirumuskan sejak sekarang. Sehingga KPU bisa menyiapkan, mengantisipasi dan mencari solusi penyediaan SDM, sistem, perangkat, peralatan dan peluang terbaik bagi efisiensi anggaran dan teknis pelaksanaan Pemilu serentak 2024.

Jika saja pemilu serentak 2024 belum bisa dilakukan dengan E-voting. Dan apabila ketentuan penghitungan 5 kartu suara (DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD kab/kota dan Pilpres) hasil pemilu oleh KPPS/PPS tidak diperbolehkan berhenti atau rehat yang cukup untuk sekedar menghimpun tenaga dan melakukan relaksasi spiritual (sembahyang dhuhur, ashar, maghrib, isya') sebagaimana pemilu 2019 yang memakan korban 800-an KPPS meninggal dunia se Indonesia. Maka kami menawarkan puluhan ribu AUM Pendidikan (TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, PTM dan Ponpes/MBS), AUM Sosial (PAYM/PAYA), aula AUM Kesehatan (50 RSMA dan 40 Poliklinik Pratama), halaman atau teras AUM Rohani (Masjid/Mushola) se Jawa Tengah untuk bisa dijadikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pemilu 2024.

Kami sudah matur dan meminta ijin Dr. KH. Tafsir, M.Ag. Ketua PWM Jateng dan dipersilahkan. Semua tanpa biaya sewa alias gratis. Alokasi anggaran biaya pembuatan TPS yang tidak seberapa bisa dialihkan untuk memberikan tambahan asupan vitamin dan makanan minuman bergizi bagi petugas KPPS dan PPS.

Selain alasan di seluruh AUM tersebut sudah tersedia kamar mandi/toilet, ruang sholat juga memiliki akses yang dekat dan cepat dengan tenaga medis/paramedis, ambulance, relawan MDMC. Apalagi bulan Februari masih termasuk musim penghujan. Bayangkan jika TPS menggunakan ruang kelas atau teras sekolah. Bukankah lebih aman dan nir masalah bila dibandingkan TPS yang hanya beratapkan tratag seadanya, tatkala hujan angin menerpa.

Daripada mengutuk kegelapan, lebih baik mengambil sebuah lilin dan nyalakan.
Muhammadiyah Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta.
Wallahua'lam

*) Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jawa Tengah 2015-2022.