31 Ribu Pelaku UMKM di Kudus Selesai Didata Tahun Ini

TRIBUNJATENG. COM, KUDUS - Sebanyak 31 ribu pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus dilakukan pendataan.

Data tersebut akan dihimpun dalam data nasional secara terpadu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disnakerperinkop-UKM), Rini Kartika Hadi Ahmawati, mengatakan, pendataan tersebut merupakan bagian dari program nasional pendataan pelaku usaha kecil menengah oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Semula di Kudus sepanjang 2022 ditarget ada 61 ribu pelaku usaha yang didata. Pendataan dimulai sejak April 2022.

Sampai pada September 2022 akhirnya target pendataan diturunkan dari semula 61 ribu menjadi 31 ribu.

"Target pendataan sebanyak 61 ribu diturunkan karena tidak mencapai target menjadi 31 ribu pelaku UMKM yang didata," kata Rini, Selasa (20/12/2022).

Pendataan ini dilakukan oleh petugas enumerator sebanyak 122 orang. Petugas tersebut berasal dari berbagai lembaga, misalnya dari petugas Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan pendamping desa.

Pendataan pelaku UMKM ini, kata Rini, dilakukan lebih detail. Di antara poin yang didata yaitu menyangkut titik koordinat tempat usaha, jenis produk UMKM, legalitas usaha, dan izin edar.

"Pendataan ini baru selesai. Kami menunggu hasilnya. Ini program dari pusat, kami menunggu rilis hasil nanti yang disampaikan melalui pemerintah provinsi," kata Rini.

Meski demikian, katanya, data pelaku UMKM yang pihaknya pegang saat ini berjumlah 17.182. Data itu dirasa masih global. Adanya pendataan dari kementerian ini dirasa sangat membantu.

Data tersebut ketika sudah terkumpul, kata Rini, bisa digunakan sebagai acuan untuk pengembangan usaha bagi para pelaku UMKM.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, saat berkunjung di Kudus berharap agar pelaku UMKM bisa terlibat dalam rantai pasok industri.

Pasalnya, Kudus sebagai daerah industri bisa dimanfaatkan peluangnya oleh para pelaku usaha kecil.

"Jadi pemerintah kabupaten mendukung kaitan dengan rantai pasok industri. Kalau di dinas kami fasilitasi terkait legalitas usaha, fasilitasi untuk pemasaran online maupun offline," katanya. (*)