BPS Jateng Sebut Sektor Pertanian Jadi Penyelamat Pegawai Kena PHK Saat Pandemi Covid-19, Kok Bisa?

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - BPS Jateng membuka Sensus Pertanian 2023. Pembukaan itu diresmikan oleh Kepala BPS Jateng, Adhi Wiriana.

Pembukaan acara ditandai dengan pemukulan Gong oleh Adhi Wiriana.

Sensus Pertanian 2023 kali ini digelar di The Sunan Hotel Solo, Rabu 21 Desember 2022.

Baca juga: Kabupaten Banyumas Terima Penghargaan BPS Awards 2022, Karanganyar dan Demak Menyusul

Adhi Wiriana berujar sektor pertanian menjadi penyelamat para pihak pegawai yang terkena PHK massal semasa pandemi Covid-19.

Sektor pertanian memiliki peranan penting selama pandemic covid-19. Kok bisa? Pada saat sebagian sektor lain tumbuh negatif, pertanian tetap tumbuh positif 13,28 persen.

"Ini memberikan kontribusi dalam menghambat kemerosotan ekonomi Indonesia, yang secara keseluruhan pada tahun 2020 tumbuh negatif," lanjutnya.

Kontribusi pertanian lain: menjadi penampung tenaga kerja yang di PHK dari sektor lain dan juga menambah angkatan kerja baru yang masuk ke pertanian.

Sektor pertanian menjadi tumpuan bagi low skilled labours dan menjadi bantalan ketenagakerjaan selama pandemi.

Serapan tenaga kerja di sektor pertanian tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya (sekitar 29,96 persen pada Februari 2022).

Dalam hal perdagangan luar negeri, Ekspor produk pertanian dan olahannya merupakan penyumbang utama surplus neraca perdagangan barang Indonesia pada masa pandemi (68 persen pada 2020 dan 65 persen pada 2021).

Dari sisi harga, ditengah krisis pangan dan energi global, sektor pertanian memiliki peran krusial meredam tekanan inflasi yang dipicu komponen pangan bergejolak (volatile foods).

Sebagai informasi, Indonesia memiliki peran strategis dalam sistem pertanian dan pangan global.

Total populasi penduduk Indonesia terbaru adalah270,2 juta jiwa. Hal tersebut didominasi penduduk usia produktif (70,72 persen) yang cenderung konsumtif.

"Data ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar komoditas pangan terbesar di dunia," kata Adhi Wiriana.

Indonesia, tambah Adhi Wiriana merupakan produsen utama (main suppliers) global sejumlah komoditas pertanian strategis. Luas lahan baku sawah pada tahun 2019 telah mencapai 7,46 juta hektar dan budidaya pertanian pada tahun 2018 telah melibatkan sekitar 27,68 juta rumah tangga, dengan komoditas pertanian strategis dengan kontribusi yang cukup besar antara lain  kelapa sawit, padi, kakao dan produk perikanan.

"Hal tersebut menyebabkan transformasi sistem pertanian dan pangan Indonesia menentukan masa depan pangan dan pertanian dunia," ujar Adhi Wiriana.

Peranan Pertanian

Tidak hanya pertanian Nasional, sektor pertanian Jawa Tengah juga memiliki peranan penting, antara lain :

Sektor pertanian Jawa Tengah pada tahun 2021 memberikan sumbangan terhadap PDB nasional sebesar 9,07 persen.

Sektor pertanian memberikan sumbangan tertinggi kedua setelah sektor industry terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2021 sebesar 13,86 persen.

Pada masa pandemic covid-19 tahun 2020, sektor Pertanian mampu tumbuh positif sebesar 2,40 persen. Serapan tenaga kerja sektor pertanian di Jawa Tengah merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 23,74 persen.

Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS 2018) menunjukkan sekitar 40 – 50 persen rumah tangga (4,5 juta ruta) adalah rumah tangga pertanian. Di level nasional, potensi pertanian Jawa Tengah antara lain :

• Tanaman pangan berada pada level tiga besar.
• Hortikultura mempunyai kontribusi terbesar.
• Peternakan berada pada posisi kedua
• Hal ini menyebabkan sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional atau dikenal dengan  sebutan lumbung pangan nasional.

Besarnya potensi sektor pertanian, kebutuhan akan ketersediaan data pertanian yang lengkap dan komprehensif  di level regional maupun level nasional sangat dibutuhkan.

Hal itu sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 yang menyebutkan “Data statistik dasar sektor pertanian secara lengkap dan menyeluruh dikumpulkan melalui kegiatan Sensus Pertanian” serta Rekomendasi FAO dan Amanat UU. No. 16 Tahun 1997 (10 tahun sekali tiap tahun berakhiran 3).