Reshuffle Kabinet Makin Dekat, Wakil Presiden Ma'ruf Amin Bocorkan Waktunya

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kocok ulang kabinet (reshuffle).

Menurut Ma'ruf, reshuffle akan dilakukan bila ada kinerja menteri yang dirasa kurang baik.

Ma'ruf menyebut Jokowi bisa kapan saja merombak jajaran pembantunya, karena hal itu adalah hak prerogatifnya sebagai presiden.

"Kalau soal reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden ya, dan presiden bisa kapan saja melakukan reshuffle karena dilihat, misalnya, ada pembantunya, menterinya, yang tidak bekerja dengan baik," kata Ma'ruf di Masjid Raya At-Taqwa, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (6/1).

Baca juga: 5 Tahun Lalu, 2 Orang Menemui Pak RT Bilang Ingin Lihat Tiko, Berakhir Seperti Ini

Baca juga: Sebab Perumahan Dinar Indah Semarang Bisa Terendam Hingga 2 Meter, Banjir Bandang Tewaskan 1 Orang

Ma'ruf menyebut saat ini yang bisa dilakukan hanya menunggu keputusan dari Presiden Jokowi.

Kata Ma'ruf, Jokowi pasti sudah memiliki cukup informasi dan pandangan tersendiri soal kinerja para menterinya.

"Nanti kalau Presiden sudah melihat ada, ini kurang baik, ini kurang baik, ya pasti di-reshuffle," kata Ma'ruf Amin.

"Tapi apakah itu [akan terjadi], nanti Presiden punya pandangan seperti itu, itu kita tunggu saja. Itu hak prerogatif presiden," tegas Ma'ruf.

Presiden Jokowi sebelumnya sudah beberapa kali memberikan sinyal terkait rencana reshuffle ini.

Bahkan, ia tak menampik saat ditanya apakah reshuffle tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Mungkin," kata Jokowi di sela kunjungan kerja di Bogor, Jumat (23/12).

Namun Jokowi tidak merinci kapan reshuffle kabinet akan dilakukan. Dia hanya meminta publik untuk sabar menunggu.

"Besok. Ya besok. Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," kata Jokowi saat kunjungan kerja ke Dumai, Riau, Kamis (5/1).

Sementara itu Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin memprediksi perombakan kabinet kemungkinan akan terjadi pada bulan Januari ini.

Menurutnya, siapa pun yang akan diganti nanti harus bisa menerima keputusan Jokowi tersebut.