JK Sebut Sistem Pemilu Terbuka Sudah Benar

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) turut bersuara tentang kontroversi sistem pemilihan proporsional terbuka dan tertutup.

Bagi JK, sapaannya, sistem pemilihan proporsional terbuka sudah cukup bagus, walau menimbulkan sisi negatif. "Sistem (pemilu proporsional) terbuka itu sebetulnya sudah benar," katanya, saat ditemui di Menara Bank Mega, Mampang Prapatan, Jakarta, Senin (9/1).

JK tidak menyebutkan secara terang-terangan dampak negatif dari sistem pemilihan terbuka. Namun, ia hanya menyebutkan istilah jeruk makan jeruk.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan bahwa dialah yang pertama kali mengusulkan pertama kalinya perubahan dari sistem pemilihan tertutup ke pemilihan terbuka. "Saat itu pemilihan tertutup yah. Sayalah yang mengusulkan pertama kali ke sistem terbuka," tuturnya.

Saat itu, JK punya dua alasan, yakni agar masyarakat mengetahui siapa yang dia pilih. Kedua, lanjut JK, jika terbuka maka calon akan berkampanye sendiri.

"Kalau tertutup, cenderung calon tidak berkampanye, tapi partai yang berkampanye. Dan yang paling sulit adalah menentukan nomor-nomor," jelasnya.

Dengan demikian, JK menilai, sistem terbuka sudah tepat, dan tinggal menghindari dampak negatif yang ditimbulkan.

Adapun, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin setuju dengan desakan delapan parpol yang menolak sistem proporsional tertutup, dan meminta KPU untuk netral.

Diketahui sebelumnya, delapan partai politik (parpol) parlemen yang menolak sistem proporsional tertutup juga ingin agar KPU menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai penyelenggara, Afifuddin mengatakan, KPU akan terus menjalankan proses pemilu 2024 dengan bersikap netral. "Setuju kalau itu. Dari sisi kami sih menjalankan saja peraturan yang ada," ucapnya, kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (9/1).

Afif juga menegaskan terkait dengan sistem proporsional tertutup yang sebelumnya sempat dilontarkan oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari di mana ucapannya tersebut bukanlah bersifat dorongan, melainkan sebuah penjelasan.

"Refleksinya yang disampaikan pak ketua itu kan menjelaskan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi. Dianalogikan dengan verifikasi partai, seluruh partai Senayan kan enggak diverifikasi faktual atas putusan MK, kan begitu. Jadi nggak ada kecondongan ke kanan kiri-lah," paparnya. (Tribunnews/Mario Christian Sumampow)