Yogyakarta Jadi Provinsi Termiskin, Budi: Punya Budaya Kuat Gemar Menabung Daripada Konsumsi

TRIBUNJATENG.COM, YOGYAKARTA - Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kemiskinan di DI Yogyakarta mencapai 11,49 persen menduduki peringkat ke-12 provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia.

Bila dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa, maka kemiskinan di DI Yogyakarta menjadi yang paling tinggi.

Tingginya garis kemiskinan di DI Yogyakarta sehingga menciptakan permasalahan klasik yang harus segera ditangani pemerintah setempat. 

Baca juga: Kemiskinan Semarang Tertinggi di Daerah Pesisir, Mbak Ita Prediksi Banjir Rob Pemicunya

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY, Budiharto Setyawan mengungkapkan, mayoritas warga DIY sebenarnya telah memiliki pekerjaan, namun secara statistik kemiskinan DIY dianggap masih tinggi.

Hal ini disebabkan pola konsumsi masyarakat DIY cenderung sederhana dan metode pengukuran statistik belum sepenuhnya bisa menggambarkan paritas daya beli atau purchasing power parity masyarakat DIY yang sebenarnya.

"Pola konsumsi masyarakat DIY cenderung unik yang relatif berbeda dibandingkan daerah lain. Mayoritas masyarakat DIY memiliki budaya yang kuat dalam menabung dibandingkan dengan konsumsi," jelas Budiharto, Jumat (20/1/2023).

Hal tersebut tercermin dari tingkat simpanan masyarakat di bank yang selalu lebih tinggi dibandingkan tingkat kredit.

Secara rata-rata, rasio kredit dibandingkan dengan simpanan rumah tangga di DIY dalam 10 tahun terakhir berkisar 66,78 persen .

Jumlah itu tergolong rendah apabila dibandingkan dengan rasio ideal sebesar 80-90 % .

Dia mengatakan, kondisi tersebut terus menjadi problem secara statistik, karena penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Dengan demikian, semakin rendah pengeluaran penduduk maka akan semakin dekat dengan kemiskinan.

Baca juga: Atasi Kemiskinan dan Stunting, Ganjar Siapkan Mikro Targeting

Sementara itu, kesenjangan pendapatan yang didekati dengan pengeluaran penduduk lokal dengan penduduk pendatang juga sangat tinggi.

Kesenjangan pengeluaran ini didominasi oleh produk tersier.

Di mana mayoritas penduduk pendatang melakukan pengeluaran yang signifikan lebih besar utamanya untuk produk makanan jadi, sewa rumah, maupun produk gaya hidup seperti perawatan kecantikan dan kesehatan.