Berita Nasional
Jokowi Angkat Bicara Soal Kenaikan Biaya Haji: Itu Belum Final
Terkait Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) menjadi Rp 69 juta per jemaah, Presiden Jokowi menyebut bahwa hal itu masih dalam pengkajian, belum final
"Kami melihat, sebelumnya ada yang membatalkan karena uang, tapi tidak banyak. Yang banyak itu batal karena tidak berangkat bersama mahromnya. Istri berangkat suaminya tidak jadi. Itu banyak yang dilakukan," ujarnya.
Jika ada jemaah yang mundur, maka kursinya akan diisi dengan jamaah haji lain nantinya.
"Jadi kalau ada yang mundur maka ada yang naik penggantinya. Kalau untuk kuota yang tidak termanfaatkan adalah keputusan mendadak. Misal karena sakit dan meninggal, kami siapkan skenario kalau tahun lalu 0,017 yg batal kuota tak termanfaatkan," ujarnya.
Dalam jadwal Kemenag, pemberangkatan pertama jemaah ke Arab Saudi adalah 24 Mei. "Tentu itu [batal berangkat] yang tidak diinginkan dan bahwa jemaah itu harusnya sudah bisa menghitung sejak tahun lalu. Jadi tahun lalu itu separuh [jemaah haji] mereka tahu akan terbawa [berangkat haji] sebagian tahun 2023 dan sudah siap.
Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) agar seorang jemaah bisa berangkat ke Tanah Suci terdiri dari: biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayarkan sepenuhnya oleh jemaah dan nilai manfaat yang dibayarkan oleh pemerintah dari dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Tahun 2023, Kemenag mengusulkan agar Bipih dinaikkan.
Persentasenya 70 persen Bipih dan 30 persen nilai manfaat. Hal ini berbeda dari tahun 2022, di mana Bipih berkisar 41 persen dan nilai manfaat 59 persen.
Hilman Latief mengatakan Kemenag juga masih berkoordinasi dengan DPR dan pihak-pihak terkait tentang biaya proporsional yang akan ditetapkan. Jika komposisi yang diusulkan 70:30, 70 jemaah haji dan 30 subsidi pemerintah, maka jemaah haji harus membayar Rp 69 juta. Ia mengatakan ini merupakan angka psikologis. Sebab sebenarnya Arab Saudi telah menaikkan biaya haji sejak tahun 2022.
Usulan kenaikan dilakukan karena komponen biaya haji tidak hanya terdiri dari paket layanan haji saja. Komponen biaya haji yang diusulkan pemerintah kepada DPR mencakup sederet layanan, di antaranya: Akomodasi, Konsumsi, Transportasi selama di Arab Saudi, baik Jeddah, Mekkah, maupun Madinah.
Tak hanya itu, penyusunan usulan biaya haji Indonesia juga memperhatikan komponen kurs dollar dan kurs riyal. Dalam usulan itu, asumsi yang digunakan adalah Rp 15.300 untuk kurs 1 dolar Amerika, dan Rp 4.080 untuk kurs 1 riyal Arab Saudi.
Hilman memastikan bahwa usulan kenaikan biaya haji di Indonesia sudah disesuaikan dengan harga yang ditetapkan Arab Saudi.
"Insya Allah dari pemerintah, Kementerian Agama Republik Indonesia tidak ada niatan untuk memberikan biaya yang memberatkan, tapi kita juga mendorong calon jamaah untuk bersiap-siap semuanya, termasuk bersiap keuangan, fisik, kesehatan, dan sebagainya. Karena kita ingin mendorong konsep istitoah (dalam berhaji), orang yang mampu," ujarnya.(tribun network/ras/fah/den/den/tribun jateng cetak)
Pohon Hayat Jadi Logo IKN Nusantara Resmi, Jokowi: Sumber Kehidupan Masyarakat Nanti |
![]() |
---|
Kode Pemimpin Bernyali, Jokowi Dinilai Inginkan Erick Thohir Cawapres |
![]() |
---|
Setelah Perhotelan, Pakar Komunikasi Dr Aqua Dwipayana Kini Sentuh Aparatur Sipil Negara |
![]() |
---|
Erick Thohir Kader NU Pilihan Masyarakat di Bursa Cawapres Populi Center |
![]() |
---|
Ucapkan Ultah ke Erick Thohir, Ketua PBNU: Harapan Masa Depan |
![]() |
---|