Ganjar Ajak Kades Terapkan Micro Targeting untuk Tekan Kemiskinan Ekstrem

TRIBUNJATENG.COM, GROBOGAN - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memimpin langsung upaya penurunan kemiskinan ekstrem.

Di Grobogan, ia mengajak kepala desa untuk menerapkan strategi "micro targeting" dengan mendata secara langsung warga miskin kemudian diintervensi dengan program penurunan kemiskinan yang bersumber dari dana APBD, CSR serta filantropi.

Hal itu disampaikan Ganjar di Balai Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Rabu (25/1/2023). Selain Bupati Grobogan Sri Sumarni dan kepala OPD serta para kepala desa, hadir pula Bupati Demak Eisti'anah dan jajarannya.

Ganjar memaparkan, upaya penurunan angka kemiskinan dilakukan secara serius dan menyasar beberapa daerah. Di antaranya Brebes, Pemalang, Grobogan, Demak dan Wonogiri. Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan, terdapat 923 desa yang masuk dalam zona kemiskinan. Oleh karenanya, ia mengajak para kades memiliki pusat data warga yang benar-benar membutuhkan penanganan.

Ia memberikan waktu seminggu kepada para kades untuk mendata jumlah warga miskin ekstrem, hamil, hamil dengan risiko tinggi di wilayahnya masing-masing.

"Hari ini kami coba bereskan sampai level mikro yakni di desa. Maka kami minta kades untuk mendata, camat supervisi dan akan dikompilasi di kabupaten," ujarnya.

Data yang terkumpul, akan menjadi dasar Pemprov Jateng dalam mengambil kebijakan dan melakukan intervensi. Selain program reguler seperti pembenahan rumah jadi layak huni, Ganjar juga mendorong perusahaan berperan menyerap tenaga dari warga golongan miskin.

Seperti dipaparkan Ganjar, beberapa perusahaan di sekitar Grobogan dan Demak membutuhkan ratusan pekerja. Di antara mereka bahkan ada yang membutuhkan pekerja tidak terampil.

"Kawan-kawan dari Disnaker dan Investasi kami minta cek ke perusahaan, di wilayah untuk menerima pekerja dari keluarga miskin. Kalau butuh pelatihan pemerintah siap fasilitasi. Tapi kalau butuh unskilled mau training sendiri pun akan lebih baik," paparnya.

Selain itu, Ganjar juga akan mengizinkan kepala desa menggeser alokasi bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrem di sejumlah wilayah. Tentu saja penggeseran alokasi bantuan harus disertai dengan data atau target sasaran yang pasti.

"Kalau program (penanganan kemiskinan) yang reguler sudah diterapkan jangan sampai itu bergeser. Saya mendorong kalau di level desa yang miskin, bahkan di situ ada kemiskinan ekstrem, bantuannya boleh digeser ke sana. Kalau perlu boleh digeser, nanti saya izinkan, umpama bantuan dari provinsi mau dipakai untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem ini nanti akan saya izinkan," ucapnya.

Penggeseran bantuan tersebut merupakan upaya agar kemiskinan ekstrem yang menjadi prioritas bisa segera ditangani dan ditekan. Penanganan kemiskinan ekstrem itu sesuai dengan arahan presiden beberapa waktu lalu, di mana penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia harus selesai pada 2024.

"Itu menjadi prioritas sehingga kalau nanti kemiskinan ekstrem di 2024 mesti selesai kita semua di daerah punya tanggung jawab pada level masing-masing," jelasnya.

Bupati Grobogan Sri Sumarni mengamini pernyataan Ganjar. Menurutnya, pengentasan warga dari zona kemiskinan tak mungkin dilakukan pemerintah semata. Ia mengungkapkan, 2,29 persen 31.740 orang pada 2022 tergolong warga dengan kemiskinan ekstrem di Grobogan. Untuk memupusnya Pemkab Grobogan meluncurkan program Gerakan Bersama Pengentasan Kemiskinan (Gebertaskin).