Soal Pernikahan di Bawah Umur, Dinsos Blora: Harus Sinergi dan Terpadu

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Blora terkait pernikahan dibawah umur masih membutuhkan solusi. 

Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3) Kabupaten Blora, Amida Hayu Kristiana mengatakan, untuk mengupayakan untuk menekan angka pernikahan dini ini mestinya harus sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). 

"Tidak bisa kita atasi dari dinas saja, harusnya terpadu. Mestinya menyesuaikan tupoksi dari masing-masing stakeholder," ucap Amida Hayu Kristiana kepada tribunmuria.com, Jumat (27/1/2023). 

Dikatakannya, terkait pernikahan dini, dari Dinsos P3A itu terkait dengan perlindungan anaknya.

"Untuk melindungi hak-hak anak, hak pendidikan, hak tumbuh kembang," ujar Amida Hayu Kristiana. 

"Jika sampai menikah dini atau dibawah umur maka hak anak ini akan terampas, tidak bisa sekolah, dan sebagainya," imbuh Amida Hayu Kristiana. 

Untuk penanganannya, pihaknya masih tetap melakukan sosialisasi sebagai upaya pencegahannya atau preventifnya. 

"Kami juga memiliki lembaga yakni forum anak ini mungkin yang menjadi tangan panjang kami, kalau anak-anak dengan anak-anak saling sharing untuk pencegahan perkawinan anak itu akan lebih nyambung," terang Amida Hayu Kristiana. 

"Kemudian mereka upaya melakukan kegiatan melalui medsos, terus sekolah-sekolah, kegiatan yang ada di kecamatan, desa. Mereka ikut menyosialisasikan untuk menghindari perkawinan anak itu forum anak," tambah Amida Hayu Kristiana. 

Pihaknya juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah   terkait pencegahan pernikahan dibawah umur. 

"Kalau di anggaran kami, kami menyesuaikan. Sesuai annggaran yang kami punya. Bisa juga satu bulan sekali," ujar Amida Hayu Kristiana. 

"Ada juga dari pihak sekolah yang mengundang kami, biasanya itu pada penerimaan siswa baru saat MOS. kemudian kami ikut sosialisasi di situ," sambung Amida Hayu Kristiana. 

Untuk di sekolah, forum anak memiliki program sendiri. 

"Mereka punya forum anak go to school memperkenalkan program-programnya, yaitu anak sebagai pelopor dan pelapor dan terkait hak pemenuhan anak," tegas Amida Hayu Kristiana. 

Tentunya, pihaknya berharap adanya kerjasama antar lintas sektor lebih intens mencegah dan mengurangi terkait dengan pernikahan dibawah umur. 

"Sasaranya tidak hanya anak namun juga orang tuanya, lingkungan kan juga ikut mendukung. Sesuai dengan tupoksinya," pungkas Amida Hayu Kristiana. (*)