Tersandung Isu Perjanjian Politik dengan Prabowo, Anies Pilih Diam

Saat ditanya soal perjanjian dengan Prabowo, Anies hanya menebar senyuman.

Editor: Vito
Tribunnews.com/Naufal Lanten
Anies Baswedan saat menghadiri deklarasi Relawan IndonesiAnies di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, BIMA - Di tengah langkah memuluskan jalan menuju kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024, bakal calon presiden (capres) yang diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan, tersandung isu perjanjian politik dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Perjanjian politik itu disebut-sebut terjadi ketika Anies akan maju pilkada DKI Jakarta 2017, di mana saat itu ia diusung Partai Keadilan Sosial (PKS) dan Partai Gerindra. Perjanjian tersebut kabarnya berisi kesepakatan antara Prabowo Subianto dan Anies soal pilpres.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebut tidak akan maju sebagai capres apabila Prabowo ikut dalam kontestasi pilpres. Keberadaan perjanjian tersebut diungkap oleh Wakil Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, pekan lalu.

Dalam kunjungannya di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (31/1), Anies memilih tidak menjawab mengenai perjanjian tersebut ketika ditanya wartawan di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin.

Saat itu, Anies baru selesai menemui warga di Kota Bima. Saat ditanya soal perjanjian dengan Prabowo, Anies yang mengenakan baju tenun Bima, hanya menebar senyuman.

Ia kemudian justru melayani pengunjung di bandara yang ingin berfoto bersama. Setelah itu, Anies tetap tidak menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan perjanjian tersebut.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itupun memilih menjawab pertanyaan lain yang dilempar lagi oleh wartawan lain.

Sebelumnya, Sandiaga Uno mengungkapkan adanya perjanjian itu, saat menjadi tamu di akun YouTube Akbar Faisal. Ia menyebut perjanjian yang sudah diteken itu berada di tangan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Meski demikian, Sandiaga enggan membocorkan isi perjanjian tersebut. Menurut dia, isi perjanjian sebaiknya ditanyakan kepada yang memegang dokumen saat ini, yakni ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

“Saya rasa lebih etis untuk disampaikan oleh, mungkin bisa ditanyakan ke Pak Fadli atau Pak Dasco,” katanya, usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1).

Sandiaga mengaku menyampaikan soal perjanjian tersebut karena ditanya dalam sebuah podcast. Ia pun tidak bermaksud membongkar perjanjian yang dibuat menjelang pendaftaran Pilkada DKI 2017 itu.

“Karena ditanya waktu itu, saya nggak pernah ingin mengangkat hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan tugas dan fungsi saya. Tapi karena pada saat itu saya ditanya, dan seingat saya memang pernah ada perjanjian itu,” tuturnya.

Tiga pihak

Sandiaga menyebut, perjanjian tersebut ditandatangani tiga pihak. Selain Prabowo dan Anies, ia juga meneken surat tersebut.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved