3.404 Pantarlih di Sragen Mulai Bertugas Melakukan Coklit

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN – Sebanyak 3.404 petugas pemutakhiran data terpilih (pentarlih) di 20 kecamatan Kabupaten Sragen mulai melakukan pencocokan dan penelitian (coklit).

Mereka bertugas setelah diambil sumpah dan janji oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing kecamatan, Minggu (12/2/2023) kemarin.

Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen, Prihantoro P.N mengatakan pantarlih akan bertugas selama 30 hari sejak diambil sumpah hingga, Selasa (14/3/2023).

"Tugas pantarlih ini mereka melakukan coklit jadi menyesuaikan data antara bahan coklit, daftar pemilih dengan KTP elektronik pemilih," kata Prihantoro kepada Tribunjateng.com.

Ia melanjutkan, satu petugas pentarlih melakukan coklit untuk satu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dimana jumlahnya bervariatif, namun rata-rata jumlah pemilih satu TPS di Sragen sekitar 230 pemilih.

"Satu pantarlih satu TPS, banyaknya tergantung jumlah penduduknya, ada yang kecil ada yang besar. Tapi rata-rata per TPS di Sragen sekitar 230 ," lanjut Prihantoro.

Prihantoro melanjutkan jumlah TPS berkurang dibanding 2019. Dari pemetaan awal ada 3.420 TPS, namun setelah dilakukan restrukturisasi TPS berkurang 16 TPS.

"Kita mencoba merasionalisasi antara jumlah pemilih yang kita kita dapat dari KPU RI dengan jumlah TPS kita. Jadi memang ada surat dari KPU RI selain aspek geografis jumlah pemilih dimaksimalkan diangka 300 pemilih, jadi kita maksimalkan itu," terangnya.

Sementara itu, jumlah TPS yang turun diantaranya di Kecamatan Masaran, Karangmalang, Tangen, Miri, Kalijambe dan Kecamatan Sukodono.

Saat ini, data yang ia peroleh jumlah pemilih paling banyak berada di salah satu desa Kecamatan Gemolong dengan 295 ribu pemilih. Sementara paling sedikit di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang dengan 95 pemilih.

Sedikitnya pemilih di TPS ini dikatakan Prihantoro karena faktor geografis. Yakni lokasinya jika digabung ke TPS terdekat jaraknya sudah lebih dari tujuh kilometer sehingga pihaknya tidak bisa menggabungkan warga disitu ke TPS lain. (*)