Tol Semarang-Demak Dikenakan Tarif Mulai 27 Februari 2023

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Tol Semarang-Demak sesi dua sudah akan diberlakukan tarif mulai per 27 Februari 2023.

Diketahui Tol Semarang–Demak memiliki panjang 26,40 km yang dibangun dalam 2 seksi melalui skema Kerja Sama Badan Usaha dengan Pemerintah (KPBU).

Seksi 2 ruas Sayung–Demak sepanjang 16,01 km merupakan porsi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang dilaksanakan oleh PT PP–PT WIKA Konsorsium serta Konsultan Perencana Maratama-Studi Teknik (KSO) dengan Konsultan Supervisi PT. Virama Karya. Nilai investasinya mencapai Rp 5,934 triliun.

Direktur Utama PT PP Semarang-Demak Siswantono mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah mengantongi Surat Keputusan dari kementrian PUPR terkait tarif Tol Semarang Demak.

"Jadi sekarang sudah terbit keputusan Menteri PUPR tentang tarif tol ini keputusan tanggal 13 Februari 2023," kata Siswanto kepada Tribunjateng, Kamis (16/2/2023).

Untuk penerapan tarif Tol Semarang Demak sesi dua kata Direktur Utama PT PP Semarang - Demak, akan diberlakukan mulai 27 Februari 2023 pukul 00.00 WIB.

Sementara untuk besaran tarif tol, kendaraan yang masuk mulai dari Sayung ke Demak untuk golongan 1 Rp 19 ribu, Golongan 2 dan 3 Rp 28.500, dan Golongan 4 dan 5 Rp 38.500.

Demak menuju Sayung untuk kendaraam Golongan 1 Rp 19 ribu, Golongan 2 dan 3 Rp 28.500, dan Golongan 4 dan 5 Rp 38.500.

Dia menyampaikan untuk pembayaran tol hanya dilakukan di gate tol Sayung saja, sehingga masyarakat hanya melakukan tab sekali saja.

"Satu ruas saja jadi hanya nge tab (Pembayaran E tol) nya di gate tol Sayung jadi dari Sayung ke Semarang debetnya di Sayung di Demaknya tidak kena, terus kalau mau ke semarang, dari Demak masuk tetap nge-tab di Sayung semuanya di Sayung, di Kadilangu tidak difungsikan," ucapnya.

Sebagai informasi tambahan, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng DIY menyebutkan Jalan Tol Seksi pertama Semarang Demak-akan mulai di kerjakan pada tahun ini.

Adapun Seksi 1 untuk ruas Semarang/Kaligawe–Sayung sepanjang 10,39 km merupakan porsi pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10 triliun yang bersumber dari APBN. (Ito)