Bharada E Tetap Jadi Anggota Polri, Hanya Diberi Sanksi Demosi Satu Tahun

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E tak mengajukan banding atas sanksi yang dia terima yakni mutasi dan demosi satu tahun. Hal ini terungkap saat Bharada E menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (22/2).

"Bharada E menyatakan menerima (putusan) dan tidak menyatakan banding," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Irjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan.

Ramadhan mengatakan sanski tersebut sudah mulai dijalani oleh Bharada E setelah dirinya menerima salinan putusan tersebut. Sidang kode etik dan profesi Polri (KKEP) terhadap Bharada Richard Pudihang Lumiu alias Bharada E rampung.

Hasilnya, mantan ajudan Ferdy Sambo itu diputuskan tetap sebagai anggota Polri dan hanya diberi sanksi demosi selama 1 tahun. Adapun sidang etik dan profesi itu diketuai oleh Sesrowabprof Divpropam Polri Kombes Pol Sakeus Ginting selaku ketua Sidang KKEP dan dua anggota yakni Irbidjemen SDM I Itwil V Itwasum Polri, Kombes Pol Imam Thobroni dan Kabagsumda Rorenmin Bareskrim Polri, Kombes Pol Hengky Widjaja.

"Maka komisi selaku pejabat yang berwenang berpendapat bahwa terduga pelanggar masih dapat bertahan di Mabes Polri," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta.

Tim KKEP kemudian menjatuhkan sanksi berupa sanksi etika, yaitu perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Bharada E juga diwajibkan meminta maaf secara lisan kepada KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri.

"Sanksi administratif bersifat mutasi dan demosi selama satu tahun," ucapnya.

Pantauan Tribun Bharada E menjalani sidang dugaan pelanggaran etik di kasus pembunuhan Brigadir J. Ia mengenakan pakaian dinas lengkap Polri. Bharada E juga terlihat mengenakan topi dinas seorang anggota kepolisian. Ia tidak menggunakan seragam tahanan usai divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

Pada seragam PDH yang dikenakan Bharada E, tidak lagi terlihat lambang Korps Brimob pada bagian lengan kirinya. Ia nampak mengenakan lambang kesatuan Yanma Polri di bagian lengannya.

Ajukan Banding

Di sisi lain, Jaksa penuntut umum (JPU) juga mengajukan banding atas vonis terhadap terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal dkk.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan pengajuan banding itu dilakukan bukan semata-mata karena perbedaan tinggi-rendahnya vonis hakim saja.

Kejagung menjelaskan banding itu diajukan agar jaksa tidak kehilangan hak upaya hukum kasasi jika seandainya banding terdakwa dikabulkan.

"Upaya hukum banding yang diajukan oleh JPU walaupun semua pertimbangan hukum sudah diambil alih dan hukuman diperberat dalam vonis pengadilan, JPU menerapkan prinsip equality before the law, yaitu persamaan hak di depan hukum dalam satu proses peradilan dan bukan semata-mata karena perbedaan strafmaat (tinggi rendahnya hukuman)," kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, dalam keterangannya, Senin (20/2/2023).

Ketut mengatakan dasar pertimbangan pengajuan banding diatur dalam rumusan Pasal 67 KUHAP, yang berbunyi: