Prima Minta Mahfud MD Buktikan Tudingan Adanya Permainan dalam Putusan Pemilu Ditunda

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD diminta membuktikan ucapannya jika benar ada permainan dalam putusan penundaan tahapan Pemilu 2024.

Permintaan itu datang dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Wakil Ketua Umum Partai Prima, Alief Kamal mendorong supaya Mahfud membuka siapa saja pihak yang bermain dalam putusan tersebut.

Baca juga: Mahfud MD Sebut PN Jakarta Pusat Salah Memutus Perkara Penundaan Pemilu 2024

"Soal dituduh kami ada permainan, presiden pun mengatakan, justru yang kelabakan itu ada beberapa ketua umum partai, ada Pak Mahfud yang menuduh kiri kanan," kata Kamal dalam Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Selasa (7/3/2023).

"Ya sudah kalau kemudian ada tuduhan-tuduhan seperti itu, buktikan dong, dibuka siapa yang bermain dalam putusan-putusan ini," sambung Kamal.

Sebaliknya, Kamal pun menggunakan logika yang sama dengan Mahfud dalam kasus tidak lolosnya Partai Prima dalam Pemilu 2024.

Dengan logika yang sama, menurutnya, ada permainan yang sengaja menghalangi Partai Prima agar tidak ikut Pemilu 2024.

Oleh karena itu, Kamal menyayangkan pernyataan Mahfud karena sebagai Menko Polhukam seharusnya bisa menahan diri untuk tidak mengomentari putusan pengadilan.

"Kalau seperti Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam yang seharusnya menahan diri untuk tidak mengomentari putusan pengadilan berlogika seperti itu, wajar dong kami berlogika seperti itu. Bisa jadi di balik dijegalnya kekuatan Partai Prima ada kekuatan yang mau menghalangi ikut Pemilu," kata dia.

Kamal menambahkan, Partai Prima sejak awal tidak sepakat jika Pemilu 2024 ditunda, termasuk terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Pihaknya pun mempersilakan masyarakat untuk menelusuri jejak digital atas sikap penolakan Partai Prima terkait wacana tersebut.

"Dua tahun yang lalu, satu tahun yang lalu, kami selalu mengatakan, kami tidak mau tunda pemilu, kami tidak mau perpanjangan jabatan (presiden), kami tidak mau presiden tiga periode, berulang kali kami katakan itu," tegas dia.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan Partai Prima atas gugatan perdata mereka terhadap KPU, Kamis (2/3/2022).

Dalam putusan atas gugatan 757/Pdt.G/2022 yang dilayangkan pada 8 Desember 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda tahapan Pemilu 2024.

"Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," bunyi diktum kelima amar putusan tersebut.