Wacana Duet Prabowo-Ganjar Makin Memanas, Hashim: Sangat Terbuka

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Wacana duet Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pada ajang kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024 semakin memanas.

Hal itu menyusul momen kedekatan dan keakraban keduanya saat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada kegiatan panen raya padi di ladang sawah Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Kamis (9/3/2023) lalu.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo pun angkat bicara terkait dengan wacana itu.

"Saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut Pak Prabowo, dengan catatan Pak Prabowo calon presiden. Saya kira sudah tidak mungkin kalau Pak Prabowo calon wakil presiden," katanya, di Museum Joang 45, Jakarta, Minggu, (12/3/2023).

Menurut dia, hal itu karena Prabowo jauh lebih senior dibandingkan dengan Ganjar Pranowo.

"Pak Prabowo jauh lebih senior, 15 tahun lebih tua, pengalamannya berbeda. Saya kira kalau Pak Ganjar mau ikut, mau diduetkan dengan Pak Prabowo, saya kira kami terbuka untuk itu, Pak Ganjar sebagai calon wakil presiden," tegasnya.

Kendati bersedia memberikan dukungan, Hashim menegaskan, keputusan soal siapa yang akan mendampingi Prabowo harus diputuskan bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pasalnya, saat ini Gerindra telah membangun koalisi dengan PKB untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Kemungkinan itu terbuka kalau Pak Ganjar mau jadi. Tapi, harus disetujui oleh PKB. Kan begitu, harus disetujui PKB, kami terbuka-lah," tukasnya.

Ia berujar, koalisi Gerindra-PKB tidak harus mengusung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres dalam pilpres 2024.

"Saya kira bukan (Cak Imin harus cawapres-Red), dalam pembicaraan dengan Pak Muhaimin itu. Tidak semestinya, tidak mutlak Pak Muhaimin (diusung koalisi Gerindra-PKB)," jelasnya.

Hashim menyatakan, pencalonan Muhaimin dalam pilpres baru merupakan kesepakatan PKB. Menurutnya, pengumuman capres-cawapres koalisi Gerindra-PKB tentu telah disampaikan sejak awal, bila memang sudah ada kepastian koalisi ini mengusung Cak Imin di pilpres 2024.

"Kami menangkap tidak perlu sampai 100 persen harus Pak Muhaimin. Kalau harus Pak Muhaimin, kan sudah deklarasi bulan Agustus tahun lalu. Sekarang masih terbuka," bebernya.

Oleh karena itu, Hashim menegaskan bahwa Gerindra dan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya masih terbuka mengusung tokoh tertentu untuk pilpres 2024.

Namun, Gerindra sudah menyatakan tetap mendukung Prabowo sebagai capres dalam koalisi Gerindra-PKB.

Tak khawatir

Adapun, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengaku, tidak khawatir dengan wacana duet Prabowo-Ganjar di Pilpres 2024. Cak Imin pun mengingatkan bahwa PKB dan Gerindra sudah terikat dengan komitmen koalisi yang dibentuk, yakni koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

"Ya tidak ada (kekhawatiran-Red), karena kami sudah berkomitmen ya, nanti keputusan ada ya, terakhir nanti diputuskan dengan saya dan Pak Prabowo. Tentu komunikasi politik dengan siapapun, itu biasa,” paparnya, di sela acara lomba lari Women’s Day Run 10K di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (12/3).

Cak Imin menilai, pertemuan antara Presiden Jokowi, Prabowo, dan Ganjar, merupakan momentum penting untuk konsolidasi demokrasi yang kondusif. Selain itu, dia menambahkan, para elite politik sudah sepatutnya menjaga silaturahmi politik menjelang pemilu 2024.

"Pertemuan Pak Ganjar dengan Prabowo sebagai masing-masing memiliki potensi untuk berkompetisi adalah pertemuan yang sangat positif buat persiapan kita semua yang kondusif," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah tak mau mengaitkan keakraban Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan pilpres 2024.

Menurut dia, pihaknya memaknai pertemuan Jokowi dengan Prabowo dan Ganjar sebagai kerja pemerintahan untuk menyukseskan program kemandirian pangan nasional.

"Program ini sangat penting, sebab sebagian dari bahan pangan kita dipenuhi dari impor, padahal semua negara saat ini berkepentingan untuk mengamankan pasokan pangan masing-masing," ujarnya.

Said menuturkan, Ganjar hadir dalam kunjungan tersebut lantaran program kemandirian pangan yang ditinjau Jokowi ada di Jateng.

"Otomatis Mas Ganjar sebagai Gubernur Jateng menjadi bagian dari kegiatan tersebut," jelasnya.

Adapun, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai tak elok mengaitkan kunjungan kerja Presiden Jokowi dengan urusan pilpres 2024.

"Tidak elok juga apabila semua kegiatan presiden selalu dimaknai dengan persoalan pencapresan," tukasnya, Jumat (10/3).

Ia menegaskan, urusan pencapresan merupakan kewenangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Persoalan pencapresan ranahnya ketua umum (Megawati)," ujarnya. (Tribunnews/Chaerul Umam/Rahmat Fajar Nugraha/Nicholas Ryan Aditya/tribun jateng cetak)