Bawaslu Blora Ajak Masyarakat Untuk Awasi dan Pastikan Kualitas Penyelanggaraan Pemilu 2024

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blora mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan memastikan kualitas penyelenggaraan pemilu 2024 berjalan sesuai regulasi.

Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Blora, Lulus Mariyonan usai menggelar sosialisasi Pengawasan Partisipatif Tahun 2023 di salah satu rumah makan di wilayah Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Rabu (15/3/2023).

"Kegiatan hari ini dengan tema pengawasan partisipatif ini berharap, mengajak masyarakat di Blora supaya pengawasan terhadap pemilu di Blora ini makin membumi lah," ucap Lulus Mariyonan kepada tribunmuria.com di lokasi.

"Jadi semuanya punya hak untuk mengawasi pemilu ,  semua memiliki hak bersama-sama untuk memastikan kualitas penyelanggaraan pemilu nanti," tandas Lulus Mariyonan.

Lulus Mariyonan mengatakan, yang hadir dalam sosialisasi ini mulai dari teman-teman organisasi sipil, mahasiswa dan komunitas lainnya.

"Terkait target partisipatif ini memang KPU memiliki target, kalau di Bawaslu agak berbeda, tidak lagi partisipasi soal kehadirannya tapi juga partisipasi dalam mengawasinya," terang Lulus Mariyonan.

Tak hanya itu, masyarakat diajak untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang ada secara bersama-sama.

Justru, lanjut Lulus Mariyonan, target bawaslu yang paling banyak soal ini.

"Karena pemilu persiapannya lama, pelaksanaannya nanti beririsan pemilu dengan pilkada dalam waktu yang sama. Yakni 14 februari dan 7 November 2024 sehingga persiapannya harus lebih matang. Dari penyelenggara maupun dari masayarakat," kata Lulus Mariyonan

Sementara itu, narasumber pada sosialisasi ini, Fajar Subkhi A.K.A., mengatakan, sosialisasi partisipatif pada hari ini adalah bagaimana melibatkan sebanyak mungkin keterlibatan masyarakat.

"Karena sesungguhnya pemilu dan demokrasi ini memang milik masyarakat sesuai dengan ketentuan di UUD kita, kedaulatan di tangan rakyat," terangnya.

Menurut mantan anggota Bawaslu Provinsi Jateng ini, tugas dari penyelenggara pemilu adalah untuk memastikan kerja-kerja kepemiluan mereka itu tidak boleh terlepas dati keterlibatan publik.

"Publik punya hak dan kewajiban untuk terlibat dalam proses pemilu dan demokrasi. Jadi semua pihak bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia," jelasnya.

"Ada berbagai cara dengan berbagai macam model. Yang paling minimal adalah, dalam bentuk pemilih yang tahu bagaimana dia tahu menggunakan hak pilihnya dan bisa dengan jelas memilih partai politik atau peserta pemilu lain secara tepat," tambahnya.

Dikatakannya, bagaimana pemilih bisa menggunakan secara baik, tentu dibutuhkan informasi yang seluas-luasnya. KPU dan Bawaslu memastikan informasi pemilu itu bisa diterima publik dengan baik