PDIP Boleh gabung Koalisi Besar, Asal Tak Paksakan Usung Capres
PDI Perjuangan bisa bergabung, tapi dengan catatan tidak mematok bahwa capresnya harus dari PDIP.
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid menyebut, PDI Perjuangan boleh bergabung dalam koalisi besar jika tidak mematok capres.
Hal itu disampaikan Nurdin Halid dalam 'Satu Meja The Forum', Kompas TV, Rabu (12/4), dengan tema 'PDIP Ditinggalkan Atau...?'.
Menurut dia, demokrasi di Indonesia dibangun di atas multipartai, sehingga ia sepakat jika dikatakan bahwa kita tidak mengenal koalisi.
“Saya setuju bahwa kita tidak mengenal koalisi, kita adalah presidensial, bukan parlementer. Tapi presidensial rasa parlementer, itu yang terjadi,” tuturnya.
Ia kemudian menyebut bahwa ada kerja sama yang bisa dilakukan oleh parpol di Indonesia, baik sebelum maupun sesudah pilpres.
Saat Budiman Tanuredjo, pembawa acara Satu Meja The Forum, menanyakan, apakah PDI Perjuangan tidak bisa masuk (dalam kerja sama) jika ingin bergabung?
Nurdin menyebut PDI Perjuangan bisa bergabung, tapi dengan catatan. “Boleh saja (bergabung-Red), tapi catatan harus ada ruang dong, harus ada ruang negosiasi, kalau dipatok, itu sulit,” ucapnya.
“Kalau teman-teman dari PDIP mau bergabung dengan koalisi besar ini, tidak mematok bahwa capresnya harus dari PDIP, itu bisa, bisa dimusyawarahkan, kita kan Demokrasi Pancasila, musyawarah mufakat,” sambungnya.
Nantinya, jika sudah ada musyawarah yang dilakukan, tetapi tidak tercapai kesepakatan, Nurdin menyatakan, setidaknya sudah tercipta persatuan.
“Kalau sudah ada musyawarah tapi tidak ada mufakat, tetapi kemudian tercipta persatuan, tidak ada polarisasi, tidak ada kebencian, tidak ada dendam,” bebernya.
“Kita tidak pernah mengatakan bahwa koalisi besar ini anti-PDIP, tidak. Asal PDIP masuk kemudian tidak mematok bahwa wajib capres dari PDIP, koalisi besar ini menerima,” tambahnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting (PRC), Rio Prayogo menilai, peluang terbentuknya Koalisi Besar dibayangi keraguan. Hal itu karena ada dinamika politik yang tinggi, dan masing-masing partai politik punya ekspektasi sendiri soal jatah capres-cawapres.
"Koalisi besar bakal dipusingkan oleh dua hal. Pertama, siapa dapat apa? Kalau PS (Prabowo Subianto) capres, lalu siapa cawapresnya? Golkar dan PKB harga mati soal posisi cawapres. Kalau satu di antaranya gagal jadi cawapres PS, sangat mungkin membentuk embrio koalisi baru, atau bergabung ke koalisi Anies Baswedan," katanya, saat dikonfirmasi, Rabu (12/4).
Menurut dia, ada persoalan tambahan jika memang PDI Perjuangan ikut bergabung dalam Koalisi Besar. Utamanya soal posisi capres PDI Perjuangan yang kian menambah dinamika.
"PDIP bagaimana? Terlepas dinamika yang terjadi di antara Jokowi dan PDIP, PDIP masih mungkin bergabung ke Koalisi Besar. Kalau bergabung, tentu PDIP pengen nyapres? Kalau demikian, akan ada tekanan baru, di mana tekanan itu bisa menjadikan konsep Koalisi Besar ini ter-evaporasi alias menguap," jelasnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.