PDIP Persyaratkan Usung Capres untuk Jalin Koalisi

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan kembali mengingatkan calon presiden (capres) dari kader partai menjadi syarat mutlak untuk menjalin koalisi. Hal itupun disebut telah sesuai dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan, syarat capres dari kader PDI Perjuangan juga merupakan hasil keputusan tertinggi partai. Karena itu, keputusan tersebut bakal terus dibawa jika parpol lain ingin berkoalisi.

"Bagi PDIP, karena ini sudah diputuskan oleh lembaga pengambil keputusan tertinggi, yaitu kongres, maka PDIP berketetapan sesuai arahan Ibu Mega untuk mendorong capres dari internal kader PDIP," ujarnya, saat ditemui di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta pada Rabu (19/4).

Hasto menyatakan, syarat lain parpol ingin bisa berkoalisi dengan PDI Perjuangan adalah berkesinambungan dengan pemerintah Presiden Jokowi.

"Kesinambungan dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi tidak boleh kerja sama itu dengan yang berbeda dengan kepemimpinan dari Pak Jokowi," jelasnya.

Namun begitu, alumnus Universitas Gajah Mada itu memahami setiap partai politik memiliki targetnya sendiri terkait dengan pencapresan.

Ia pun menghormati hak masing-masing parpol. "Tentu PDIP memahami bahwa setiap partai juga ingin mencapai target politik yang tertinggi," tukasnya.

Terkait dengan pembentukan koalisi besar, Hasto menyebut, hal itu masih sekadar wacana. "Kerja sama besar itu kan masih dalam wacana. Jadi diskursus," tukasnya.

Ia menjelaskan, koalisi besar masih belum menentukan platform maupun figur calon presiden (caprea) yang bakal didorong di Pilpres 2024 mendatang.

"Karena ini belum dikerucutkan pada platform yang akan diusung pada pemerintahan yang akan datang, belum dikerucutkan pada siapa yang akan jadi capres dan cawapres dan bagaimana bentuk kerja sama itu dilakukan," jelas Hasto.

Hasto pun meminta pihak yang menuding PDI Perjuangan akan mendominasi dalam berkoalisi dinilai sebuah teriakan yang tidak perlu. Bagi partai besutan Megawati itu tudingan tersebut tidak tepat.

"Kalau bagi PDIP yang mendominasi itu rakyat. Jadi bangsa yang begitu besar ini jangan didominasi sehingga ketika ada yang teriak PDIP jangan mendominasi itu suatu teriakan yang tidak perlu," ungkapnya.

Hasto menambahkan, rakyat yang memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan arah politik. Sebaliknya, segala keputusan tidak melulu mengenai kepentingan elite politik.

"Karena bagi PDIP yang mendominasi adalah rakyat, kedaulatan rakyat, itulah yang punya hak sepenuhnya untuk mendominasi, bukan elit," paparnya.(Tribunnews/Igman Ibrahim)