Perebutan Posisi Capres Ganjal Langkah PDIP Masuk Koalisi Besar

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Wacana pembentukan koalisi besar yang merupakan gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) mulai menghadapi dinamika baru.

Hal itu terkait dengan peluang penunjukan bakal calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) untuk diusung pada pemilihan presiden (pilpres) 2024, di mana partai-partai yang tergabung di dalamnya telah memiliki agenda masing-masing.

Misalnya, Partai Gerindra yang ingin mengusung Ketua Umumnya Prabowo Subianto sebagai capres, Partai Golkar yang ingin mengusung Airlangga Hartarto baik sebagai capres maupun cawapres, hingga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ingin mengusung Muaimin Isakandar baik sebagai capres maupun cawapres.

Isu yang beredar, PDI Perjuangan pun dikabarkan bakal merapat ke koalisi besar tersebut, di mana diketahui partai berlambang kepala banteng moncong putih itu merupakan partai pemenang pemilu 2019, yang tentu saja membawa misi mengusung kadernya sebagai capres.

Namun, langkah PDI Perjuangan untuk bergabung di koalisi besar itu tampaknya terganjal, dengan keinginan sejumlah parpol yang sudah lebih dulu berada dalam koalisi, baik KIB maupun KIR. Parpol-parpol itupun meminta PDI Perjuangan tak ngotot mengajukan capres jika ingin bergabung di koalisi besar.

Politikus PDI Perjuangan, Aria Bima mengaku geram partainya disebut ngotot mengajukan kadernya untuk menjadi calon presiden (capres) dari koalisi besar oleh Partai Golkar yang diungkapkan Wakil Ketua Umum Nurdin Halid.

Bahkan, partai berlambang kepala banteng moncong putih itu menantang koalisi besar segera deklarasi tanpa PDI Perjuangan.

Menurut dia, sejatinya PDI Perjuangan bisa saja mengusung capres-cawapres sendiri tanpa berkoalisi.

"Saya tidak ngerti, PDI ini 20 persen threshold-nya lolos. Bukan ngotot-mengotot, kami ini bisa nyalonkan. Jadi saya menghargai untuk koalisi besar mau nyalonkan, segera saja nyalonkan, deklarasi, jangan banyak ngomong," ujarnya, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4).

Aria Bima menuturkan, kerja sama koalisi itu bersifat dinamis. Menurutnya, keputusan final koalisi antara partai politik ada saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Oktober 2023.

Sebelum itu, dia menambahkan, semua koalisi masih bersifat dinamis, termasuk wacana pembentukan koalisi besar yang dinilainya juga bisa saja tak berujung terhadap deklarasi bersama.

"Apakah koalisi besar akan berujung pada deklarasi bareng-bareng? Dinamis, ya kan. Capresnya apakah Prabowo, Wapresnya Pak Airlangga, apa Muhaimin, apa Erick Thohir, kan dinamis," jelasnya.

Tak hanya itu, Aria Bima pun tak yakin dengan terbentuknya Koalisi Perubahan. Sebab, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat hingga kini tak kunjung melakukan deklarasi mendukung Anies Baswedan menjadi capres.

"Wong yang namanya Nasdem, PKS, dan Demokrat saja sampai hari ini belum ada deklarasi, pengusungan partai per partai iya, tapi kan deklarasi tiga partai untuk mengusung Anies sampai hari ini nggak jadi-jadi, kenapa? Itu yang saya katakan ini sesuatu yang dinamis. Ini sesuatu yang terus berubah," tukasnya.

Tidak patok capres