Saling Terima Masukan, BPJAMSOSTEK Semarang Pemuda dan PLKK Koordinasi Layanan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Guna memberikan pelayanan yang aman, mudah, dan nyaman, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Semarang Pemuda terus berupaya melakukan koordinasi bersama Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) di Kota Semarang.

Hal itu agar baik para peserta BPJAMSOSTEK maupun pihak PLKK atau rumah sakit memahami alur apabila ada risiko kecelakaan kerja bagi peserta.

"Dengan dilakukannya koordinasi ini kami harapkan para peserta dan rumah sakit paham alur kecelakaan kerja. Kami harapkan juga rumah sakit bisa memberikan pelayanan yang paripurna," kata Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Semarang Pemuda, Multanti kepada tribunjateng.com di sela pertemuan bersama perwakilan PLKK di salah satu hotel Semarang, Kamis (27/4/2023).

Kegiatan ini diikuti sebanyak 33 PLKK dengan perwakilan yang hadir sebanyak 55 orang. Kegiatan itu juga memberikan sosialisasi terkait dengan program-program BPJS Ketenagakerjaan sekaligus evaluasi atau saling memberikan masukan terkait dengan pelayanan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan maupun dari PLKK.

"Dengan tujuan aman, mudah, dan nyaman ini, kami akan mensinergikan. mudah-mudahan benar-benar bisa kita implementasikan. 

Para hadirin di sini tentu sudah memenuhi persyaratan, sudah melindungi para pekerja rumah sakit. Kami apresiasi untuk pihak rumah sakit yang juga telah melindungi (karyawannya) dengan BPJS Ketenagakerjaan," kata Multanti.

Di sisi lain, dalam kesempatan sama, Multanti mengimbau kepada seluruh pengelola rumah sakit ataupun PLKK yang hadir untuk tidak menunda-nunda terkait dengan pengajuan layanan berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, hal ini juga agar pengajuan ke BPJS Ketenagakerjaan juga segera diproses.

"Kami juga harap para hadirin memastikan karyawan menjadi pengguna JMO. Ini adalah salah satu kewajiban kami untuk menyampaikan informasinya karena bermanfaat.

(Layanan melalui JMO) bisa didapatkan termasuk cara yang mudah, karena diharapkan peserta mendapat kemudahan layanan BPJS Ketenagakerjaan.

Dan Bapak/Ibu juga bisa melindungi pekerja yang khususnya pekerja secara mandiri seperti jualan, kerja untuk dirinya sendiri atau tidak ada pengelolanya, bisa melindungi dari aplikasi tersebut melalui program 'sertakan'. (Pemberi kerja) juga bisa sekalian memberikan CSR," imbuhnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Sutrisno menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan resmi  pemerintah yang tertera pada undang-undang untuk memberikan jaminan kepada seluruh warga negara Indonesia.

Di Kota Semarang, Sutrisno menyebut, sebagai contoh bahwa para ketua RW telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mereka iuran per 3 bulan dengan nominal Rp 50.000 sekian (Rp 16.800x3).

"Baru iuran tiga bulan, ada tiga (orang) yang meninggal dunia, anaknya masih kecil-kecil. BPJS Ketenagakerjaan memberi santunan ahli waris per peserta Rp 42 juta dan anaknya masing-masing diberi beasiswa (pendidikan) sampai S1. Itu hanya iuran uang tiga bulan itu.

Oleh karena itu sudah tidak waktunya lagi memberi masyarakat dus mi, 5kg beras, 2 liter minyak goreng, itu malah memicu inflasi.

Sekarang waktunya perusahaan atau rumah sakit memberi jaminan kepada warga binaannya untuk diikutsertakan jaminan sosial," imbuhnya. (idy)

Baca juga: 8 Kasus Covid-19 Kembali Muncul di Kudus, Bupati: Mudah-mudahan Tidak Parah

Baca juga: Bawaslu Kota Semarang Temukan Ratusan Pemilih Ganda Tercantum dalam DPS

Baca juga: Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi LKPJ 2023, Pj Bupati Batang Lani : Segera

Baca juga: Tak Bergerak, Harga Emas Antam di Semarang Hari Ini Rp 1.071.000/Gram