Airlangga Klaim KIB Masih Solid, Pengamat: Secara De Facto Sudah Bubar

Dengan begitu, Airlangga memastikan bahwa kedepan masih akan ada pembahasan terhadap para ketua umum KIB termasuk pembahasan soal wacana koalisi besar.

Sudah Bubar

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Khoirul Umam menilai, statemen elite Partai Golkar, PAN dan PPP yang mengklaim Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih solid, sebenarnya merupakan ekspresi panik akibat semakin terbukanya akar faksionalisme di internal KIB.

Menurut Umam, sebagai sebuah koalisi, Golkar, PAN dan PPP seharusnya memiliki mekanisme baku dalam penentuan Capres secara bersama-sama.

"Sangat tidak lazim jika ada partai anggota koalisi, mengatasnamakan kedaulatan partainya, lalu menentukan tokoh Capresnya masing-masing dan secara terpisah-pisah," kata Khoirul Umam kepada Tribun Network, Jumat (28/4).

Uman menjelaskan, secara teoretik, koalisi menghendaki adanya kerjasama berbasis kesepahaman, negosiasi dan kompromi, untuk mendapatkan kesepakatan-kesepakatan kolektif.

Jadi, jika ada partai-partai anggota koalisi yang bebas bergerak sendiri-sendiri, maka sejatinya itu menjadi pertanda gagal atau bubarnya sebuah koalisi.

Dengan kata lain, pasca manuver PPP yang secara terpisah mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, maka KIB sejatinya kini tengah berada dalam masa-masa kritis.

"Secara de facto, KIB sudah bubar," ujarnya.

Namun secara de jure, merujuk pada poin-poin kesepakatan koalisi yang ditandatangani tiga pimpinan partai, maka KIB secara resmi akan dinyatakan bubar jika PAN dan Golkar memiliki pilihan Capres yang berbeda dari PPP.

"Merujuk pada komunikasi politik yang dinamis saat ini, Golkar tampaknya semakin menunjukkan kedekatannya dengan Gerindra yang akan mencapreskan Prabowo Subianto," kata Umam.

Umam menyebut, PDIP sendiri tampaknya menyimpan resistensi terhadap Golkar jika hendak masuk ke dalam koalisinya mengusung Ganjar.

PDIP menilai langkah Golkar yang sejak awal mensponsori KIB untuk mengusung Ganjar, sebagai 'cara yang tidak etis' secara politik, karena mendahului partai asal tokoh tersebut.

Selain itu, statemen sejumlah politisi Golkar yang menyerang PDIP agar tidak mendominasi dan mendikte dalam penentuan Capres ketika kedua partai berada di koalisi yang sama, merupakan sinyal kuat renggangnya hubungan PDIP dengan Golkar saat ini.

"Belajar dari perjalanan KIB ini, maka koalisi yang tidak dibangun di atas platform kerja sama yang jelas dan ketiadaan basis ketokohan Capres yang jelas, akan menjebak koalisi dalam ketidakpastian, yang bisa berakhir pada gagalnya koalisi itu sendiri," jelas Umam.