Wawancara Khusus: Yusril Sebut Prabowo Punya Chemistry Lebih Dalam ke Jokowi

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Prof Yusril Ihza Mahendra memberikan sinyal akan mendukung Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden di pemilihan umum 2024.

Meskipun belum dideklarasikan partainya, Prof Yusril meyakini Prabowo Subianto adalah sosok yang tepat untuk melanjutkan pemerintahan Joko Widodo.

Berikut wawancara eksklusif Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network Domuara Ambarita dan News Manager Tribun Network Rachmat Hidayat dengan Prof Yusril Ihza Mahendradalam wawancara eksklusif di kantor Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Selasa (2/5):

Dari tiga nama calon presiden yang kita kemukakan paling banyak Prof Yusril menyebut nama Pak Prabowo. Mungkinkah nantinya chemistrynya akan ke sana?

Saya punya pemikiran memang seperti itu, kadang-kadang juga saya menimbang-nimbang keadaan dan mempertimbangkan juga fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Pak Jokowi kan sudah 10 tahun memerintah, memang pada waktu itu saya juga diajak bicara mengenai wacana presiden tiga periode. Sesudah itu ada wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Saya memberikan pendapat dan di media bisa dilihat tapi saya kira sekarang ini dengan PDIP sudah mengumumkan Pak Ganjar sebagai capres maka agenda Jokowi tiga periode serta penundaan pemilu itu sudah selesai.

Jadi memang apapun yang terjadi agenda pemilu akan tetap dilaksanakan walaupun tentu ini menyisakan bagaimana bila terjadi megathrust (goncangan politik). Saya kira itu tetap harus kita pikirkan.

Tetapi untuk agenda penundaan pemilu dan lain-lain, dengan pengumuman deklarasi PDIP maka kita lupakan saja soal itu.

Setelah Pak Jokowi tidak ada lagi, kan tentu apa yang sudah Pak Jokowi lakukan harus diteruskan dengan baik. Yang salah harus dikoreksi. Jadi saya melihat di antara calon-calon yang ada Pak Prabowo calon yang chemistry-nya dengan Pak Jokowi lebih cukup dalam.

Meskipun terlihat Pak Jokowi terlihat bermain dua kaki ya?

Entahlah ya, saya sih tidak mengatakan beliau bermain dua kaki. Tapi memang ada posisi yang agak dilematis sekarang Pak Presiden ini.

Satu hal begini kita dulu tidak bisa membayangkan bahwa Pak Prabowo akan masuk ke kabinet Pak Jokowi karena kan begitu keras pertarungannya apalagi melibatkan agama begitu dalam terhadap Pak Prabowo pada waktu itu.

Selain ijtima ulama lalu ada puisinya Neno Warisman segala macam. Kan itu luar biasa keterlibatan agama pada waktu itu sehingga membuat kita terbelah.

Sampai di masjid jenazah tidak boleh disolatkan begitu ya?

Iya betul, jadi Pak Jokowi ini kan mengajak Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet. Dan Pak Prabowo juga menerima, saya pada waktu itu sempat melihat ini tidak terbayangkan terjadi.

Pak Jokowi waktu itu meminta saya menjadi lawyer profesional menghadapi gugatan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi.

Saya profesional saat itu, tidak pernah berbicara pada hakimnya, enggak sama sekali dan dengan Pak Bambang Widjojanto kita betul-betul berhadapan sebagai advokat yang betul-betul kita adu ilmu, adu kemampuan. Dan itu dimenangkan oleh Pak Jokowi.

Makanya saya agak salah paham juga pada waktu itu, kok bisa ya kita disuruh bertarung habis-habisan di pengadilan, tapi bisa juga kita membayangkan sebaliknya.

Andaikan Pak Prabowo tidak masuk ke dalam kabinet maka keterbelahan masih berlangsung sampai hari ini. Jadi sebenarnya setelah saya berdiskusi panjang dengan Pak Prabowo di Padang termasuk sebelumnya bertemu beliau.

Diskusi saya dengan Pak Prabowo tidak hanya berpikir rasional tetapi juga bicara dari hati ke hati. Saya dapat menangkap andai kata beliau tidak masuk ke kabinet, mula-mula saya senyum-senyum juga Pak Prabowo bilang masuk demi Indonesia. Kata saya apa iya.

Tetapi setelah agak panjang kita berbicara, ada kalanya seorang politisi itu dia mengambil keputusan bukan keuntungan dirinya kadang-kadang sebuah pengorbanan.

Saya pun mengalami dilema seperti itu, misalnya saya sampai hari ini masih jadi Ketua Umum PBB. Sebenarnya itu kan sebuah pilihan yang sulit buat saya, Anda tahu PBB ini ikut pemilu hasilnya tidak optimal walaupun sebenarnya saya bisa maju saja sebagai intelektual, atau akademisi tanpa terikat partai apapun.

Jadi saya bilang orang itu bertahan di partai untuk mempertahankan sebuah kepentingan. Tapi saya bertahan di partai ini kepentingan sama sekali nggak ada.

Waktu itu ketika saya ingin maju sebagai Gubernur DKI Jakarta, satu-satunya yang menghalangi karena saya Ketua Umum Partai. Ada partai lain yang mengirimkan surat bahwa dia mau dukung saya maju jadi Gubernur DKI asalkan mundur dari ketum partai.

Itulah dilema yang dialami Pak Prabowo disamping itu juga ada satu pengalaman beliau sebagai Menteri Pertahanan lima tahun dan kemudian ketika besok maju sebagai Presiden sudah lebih intens menyelesaikan persoalan.

Kita bisa mengerti ada manfaatnya bagi Pak Prabowo memimpin Kementerian Pertahanan karena Menhan ini kan juga sipil. Ada pengalaman dan pengorbanan yang begitu besar.

Dalam konteks itu siapa negarawan Pak Jokowi atau Pak Prabowo?

Dua-duanya bisa dianggap negarawan, artinya Pak Jokowi itu juga berjiwa besar artinya menampung atau mengajak orang-orang yang selama ini menjadi lawan politik.

Untuk bersatu jadi agak berbeda dengan pemimpin yang lain di mana kadang-kadang berdasarkan kebutuhan saja kalau sudah menang kawan-kawan dirangkul, lawan-lawan ditinggalkan.

Bisa disimpulkan PBB kelihatannya pilihan sudah mengerucut ke Pak Prabowo ya?

Ya walaupun belum final tetapi ada arah seperti itu. Ada orang mengatakan politik itu tetap dinamis segala kemungkinan bisa terjadi di luar yang kita ramalkan.

Bisa saja muncul calon baru atau koalisi baru yang mencapai threshold 20 persen karena masih ada waktu sampai Oktober 2023. Jadi politik ini dinamis begitu.

Saya kira PBB juga belajar dari pengalaman seperti tahun sebelumnya PBB sudah menentukan pilihan misalnya mendukung Prabowo-Hatta di Pilpres 2014. Pada waktu itu Ketua Umumnya MS Kaban.

Kemudian Pilpres 2019 sedikit ada friksi kita agak lambat menyatakan mendukung Pak Jokowi sehingga proses negosiasi politiknya sudah terlambat.

Kita melihat bahwa formasi kekuatan politik yang ada dan sudah kita diskusikan PBB akan menentukan di awal sehingga bisa bernegosiasi lebih banyak untuk kepentingan kita semua dan kepentingan partai.(Tribun Network/Reynas Abdila/tribun jateng cetak)