Tak Dapat Jatah Pelatihan Tahun Ini, Hillsi Mengadu ke DPRD Kudus

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Puluhan anggota Dewan Pengurus Cabang (DPC) Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia ( Hillsi) Kabupaten Kudus mengadu kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus.

Mereka mengaku tidak difasilitasi kembali oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disnakerperinkop-UKM untuk membimbing pelatihan - pelatihan pada 2023. 

Ketua Hillsi Kudus, Wasito mengatakan, Hillsi lahir dan dibesarkan oleh Disnakerperinkop-UKM, dan selama ini menjadi mitra OPD dalam mengawal pelatihan kerja atau keterampilan. 

Pada 2022 lalu, kata dia, Hillsi mengawal 15 kelas program pelatihan yang diadakan Pemerintah Kabupaten Kudus yang memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Meliputi, pelatihan setir mobil, menjahit, merajut, makeup, dan beberapa pelatihan lainnya. 

Namun, berbagai pelatihan yang dikawal Hillsi tahun lalu tidak bisa dikawal lagi tahun ini. 

Wasito menyayangkan Hillsi tidak digandeng lagi oleh OPD, padahal sudah menuntaskan pelatihan dengan baik di tahun sebelumnya. 

"Audiensi ini karena selama ini kami tidak ada arahan kegiatan dari dinas. Padahal program pelatihan dari Disnakerperinkop-UKM sudah mulai. Kenapa kami enggak dilibatkan lagi, padahal kami mempunyai SDM lokal yang juga profesional," terangnya, Kamis (1/6/2023).

Wasito menegaskan, pihaknya memiliki SDM yang berkompeten dan siap menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberikan pelatihan-pelatihan kerja. 

Kata dia, ada 10 keterampilan yang bisa difasilitasi Hillsi dari jumlah 30 tenaga profesional.

Pihaknya berharap Disnakerperinkop-UKM menggandeng Hillsi dalam rangka mencetak sumber daya manusia  (SDM) yang berkompeten di bidang masing-masing. 

"Secara SDM, kami siap. Tinggal menunggu arahan dari OPD," tuturnya. 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, Masan menanggapi, kunci dari persoalan yang diadukan Hillsi terletak pada soal komunikasi. 

Di mana para pengusaha lokal Kudus berharap kepala Disnakerperinkop-UKM bisa bekerjasama terkait kebutuhan dan fasilitasi yang bisa disinergikan. Utamanya dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah.

Masan menyebut, OPD harus tahu jika potensi daerah lokal bisa dimaksimalkan. Bukan mengutamakan SDM dari luar daerah.  

Dengan itu, pemerintah daerah bersama lembaga-lembaga swasta bisa bekerjasama dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat Kudus. 

Berbagai persoalan yang sekiranya bisa ditangani mandiri, sayogyanya dipercayakan pada SDM lokal, untuk kemajuan pembangunan Kota Kretek. 

"Tugas Kita bersama adalah bagaimana cara menaikkan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kemajuan UMKM, hingga kesejahteraan masyarakat," terang dia. (Sam)