Komitmen Hadirkan Data Valid, Pemkab Kudus Luncurkan Satu Data Satu Kata

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Pemerintah Kabupaten Kudus komitmen untuk menghadirkan data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Forum Satu Data Satu Kata yang berlangsung di lantai 4 Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kudus, Kamis (25/9/2025).

Forum tersebut juga menjadi momentum bagi setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyajikan data yang valid dan akurat. 

Baca juga: Tinjau Pos Kamling, Kapolres Kudus Serahkan Dispenser sampai Lampu Senter

Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Revlisianto Subekti mengatakan, forum ini bagian dari langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola data yang terpadu.

Dari forum ini diharapkan semua OPD memiliki komitmen serius dalam menyajikan data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Dari data ini ketika dikelola oleh Bappeda sebagai sekretariat dan Dinas Kominfo sebagai wali data, semua pihak bisa mengaksesnya," kata Revlisianto.

Hadirnya data yang lengkap dan valid berimbas pada keterlibatan pihak eksternal atau swasta. 

Misalnya saat perusahaan swasta hendak berkontribusi terhadap daerah melalui program tanggung jawab sosial mereka tidak perlu repot untuk menyalurkannya. 

Sebab sudah tersaji data lengkap dan valid.

"Kalau datanya tidak lengkap perusahaan akan ragu. Kalau datanya lengkap dan valid banyak pihak yang akan mendukung. Dari situ nanti masyarakat Kudus yang akan menerima manfaatnya," kata Revli.

Demi menyajikan data yang valid, perlu adanya pembaruan data secara berkala. Tidak harus diperbarui dalam tempo waktu tertentu bulanan atau tahunan.

"Dengan begitu kapanpun masyarakat atau pemangku kepentingan bisa mengaksesnya dan datanya sesuai dengan kondisi terbaru," kata dia.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus Eko Suharto mengatakan, kerja sama antara pihaknya dengan Pemerintah Kabupaten memiliki peran sangat penting dalam penyelarasan data sektoral. Selama ini BPS menyediakan data statistik dasar melalui survei dan sensus.

"Namun data itu tidak cukup kalau berdiri sendiri. Statistik sektoral dikelola oleh masing-masing OPD. Melalui forum ini, Bappeda menjadi sekretariat, Kominfo sebagai wali data, BPS sebagai pembina data, dan OPD sebagai produsen data. Semua berkolaborasi supaya data yang tersedia sesuai kondisi terbaru," kata Eko.

Forum ini digelar rutin setiap tiga bulan sekali demi menjawab kebutuhan data berikut rencana pembangunan daerah.

Baca juga: Pengajuan WBTB Tradisi Guyang Cekatak Kudus Masih Berproses