Klarifikasi Kairul Anwar Terkait Statemen Dukungan ke Pemkot

Ia mengibaratkan kondisi tersebut seharusnya tak perlu diramiakan, yang harus diramaikan saat PSIS Semarang berlaga.

Menyoal pengelolaan aset, Pemkot Semarang berjalan dengan dasar peraturan perundang-undangan.

Barang milik daerah sudah diatur Permendagri momor 19 tahun 2016 dan Permendagri nomor 41 tahun 2021 tentang penata usahaan barang milik daerah.

Di lain pihak, ada organisasi sepak bola yaitu PSIS Semarang yang membanggakan Kota Semarang.

“PSIS dikelola secara profesional. Jika berbicara profesional, harusnya batang milik daerah juga dikelola secara profesional,” ucapnya, Sabtu (3/6/2023).

Dilanjutkannya PSIS bukan lembaga sosial, jadi kontra terkait sewa juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bahkan sudah ada Peraturan Walikota Semarang yang mengatur mengenai kontrak tersebut.

“Untuk meredam polemik dan menimbulkan keramaian, sebaiknya manajemen PSIS bertemu dengan Pemkot Semarang untuk mencari solusi terbaik,” kata Sekda Kota Semarang.

Ia menambahkan, PSIS Semarang adalah klub besar dan menjadi kebanggaan masyarakat yang wajib disuport.

Dispora Kota Semarang sebagai kepanjangan tangan Pemkot Semarang juga sebagai pengelola adat daerah khususnya Lapangan Citarum.

Dispora tidak salah karena aset milik Pemkot Semarang tidak boleh ada yang hilang atau rusak saat diaudit, jadi disewakan oleh pihak lain.

“Kalau soal kerusakan harusnya memang manjadi tanggung jawab penyewa,” jelasnya.

Ditambahnya, PSIS Semarang tentunya punya manajemen yang memiliki dedikasi untuk membangun PSIS.

Pemkot Semarang juga tak menutup mata untuk mendukung PSIS Semarang.

“Meski demikian kami harus berjalan sesuai regulasi dan peraturan perundang-undangan. Namun kami tidak mau ada yang dirugikan apalagi bersangkutan dengan hukum.