Pemkab Blora Segera Susun Rencana Aksi Daerah KLA Supaya Lebih Terarah dan Maksimal

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Pemkab Blora sedang menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (KLA) sehingga pencapaian indikator-indikator Kabupaten Layak Anak diharapkan lebih terarah dan bisa maksimal.

Hal itu disampaikan Bupati Blora Arief Rohman saat diverifikasi lapangan (Verlap) secara hybrid sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) oleh tim dari Kementerian PPPA dan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Senin (5/6/2023).

Bupati Arief Rohman sampaikan komitmennya terhadap pemenuhan hak dan Perlindungan Anak di Kabupaten Blora.

Baca juga: Temukan Pewarna Pakaian Saat Uji Sampel Makanan di Blora, Nurjaya Edukasi Layanan BPOM Mobile

Verifikasi lapangan KLA secara hybrid yang berlangsung di Pendopo Bupati Blora itu, hadir secara daring zoom meeting, Plt. Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kementerian PPPA RI, Atwirlany Ritonga, bersama dengan tim, Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Retno Sudewi.

Sementara itu, hadir di Pendopo secara luring, Bupati Blora Arief Rohman, Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, Forkopimda Blora, Ketua TP PKK Blora, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala OPD terkait, Pimpinan BUMD, Forum Anak, dan sejumlah pihak lainnya

Dihadapan tim penilai, Bupati Blora Arief Rohman, disampaikan komitmennya terhadap pemenuhan hak dan Perlindungan Anak di Kabupaten Blora.

"Saya bersama Wakil Bupati, Forkopimda dan instansi vertikal sangat berkomitmen terhadap pemenuhan hak dan Perlindungan Anak di Kabupaten Blora untuk semua klaster, kelembagaan, Kelana (kecamatan layak anak) dan Dekela (desa/ kelurahan layak anak). Karena anak-anak adalah masa depan bangsa ini," ungkap Arief Rohman.

"Termasuk, sektor kelembagaan kabupaten layak anak akan segera kita penuhi dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berperspektif pemenuhan hak anak dan perlindungan anak," lanjut Arief Rohman.

Pemerintah sejatinya memiliki kewajiban untuk pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak. Untuk itu,  Pemkab Blora beserta seluruh stakeholder terkait akan terus bersinergi mewujudkan hal tersebut.

"Bagi Kabupaten Blora, penghargaan KLA bukan merupakan tujuan utama, Penghargaan KLA merupakan bonus terhadap kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak-anak di Kabupaten Blora," terang Arief Rohman.

Berkaitan dengan klaster-klaster yang menjadi perhatian, disampaikan, untuk klaster I Hak Sipil dan Kebebasan, dengan capaian Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak kita maksimalkan agar bisa 100 persen (tahun 2022 di angka 99,32 % ).

Selain itu, Pemkab berinovasi dengan menyelenggarakan Musrenbang Keren yang pesertanya adalah Anak-anak Disabilitas, Lansia, dan Perempuan, untuk menjamin bahwa anak bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan sekaligus wadah untuk pemenuhan hak anak.

"Kemudian, di Klaster II, Lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif dengan peran aktif TP PKK, 24 LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) dan lembaga layanan konsultasi keluarga lainnya lain di Kabupaten Blora,  kami berharap anak- anak di Kabupaten Blora bisa menjadi anak yang berkarakter, berkualitas unggul dan berdaya saing," paparnya.

Sementara itu, berkaitan dengan Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pemkab Blora  terus berupaya menurunkan angka stunting dan gizi buruk.

Begitu juga dengan pelayanan fasilitas kesehatan yang ramah anak, akan diperbaiki kualitas dan kuantitasnya sehingga anak-anak bisa mengakses layanan kesehatan dengan cepat dan mudah.