Pemkab Blora Segera Susun Rencana Aksi Daerah KLA Supaya Lebih Terarah dan Maksimal

Di Klaster IV  berkaitan dengan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, disampaikan Bupati Arief, pihaknya juga mendorong semua sekolah bisa menjadi satuan pendidikan ramah anak dan berharap wajib belajar 12 tahun bisa tercapai diiringi dengan penambahan ruang bermain dan pusat kreativitas anak.

"Di Klaster V Perlindungan Khusus, kami berikan berbagai layanan dan fasilitas untuk anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus," terangnya.

"Dengan pelaksanaan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, kami yakin bisa menjamin semua anak, baik korban dan pelaku, terlindungi dengan maksimal mulai dari desa, kecamatan, maupun dalam wilayah kabupaten," tambahnya.

Bupati menegaskan, bahwa kecamatan layak anak, kelurahan layak anak dan desa layak anak terus diupayakan penambahan kualitas dan jumlahnya dengan peningkatan pencapaian indikator-indikator yang ada.

"Kami sadar bahwa masih banyak kekurangan dan banyak yang belum terpenuhi dalam Kabupaten Layak Anak, tetapi kami yakin dengan komitmen dan integritas Sesarengan mBangun Blora, Kabupaten Blora Layak Anak bisa segera terwujud," tandasnya.

Sementara itu, Plt. Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kementerian PPPA RI, Atwirlany Ritonga, mengucapkan apresiasi kepada Pemkab Blora yang telah berupaya dalam mewujudkan kabupaten layak anak.

Dikatakan, KLA sejatinya adalah kab/kota yang memiliki sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

Saat ini, Blora tengah memasuki tahapan evaluasi pelaksanaan KLA tahun 2022.

Baca juga: Pemkab Blora Akan Bentuk Tim Khusus Penerapan Perda Pesantren

"Penyelenggaraan KLA dilakukan melalui 5 tahapan, yakni perencanaan KLA, pra KLA, pelaksanaan KLA, evaluasi KLA, hingga nanti kita akan menetapkan peringkat KLA.  Saat ini untuk Blora berada dalam tahap pelaksanaan KLA tahun 2023, dan juga berada pada tahapan evaluasi KLA atas pelaksanaaan KLA tahun 2022," jelasnya.

Dikatakannya, evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi  bagi penyelenggaraan KLA.

Lanjutnya, dalam sebuah KLA ada 24 indikator yang harus dipenuhi, dan pengelompokan klaster- klaster, yang mana ini harus dipenuhi agar bisa dikatakan sebagai kab/kota layak anak. (kim)