Ukraina Tolak Gencatan Senjata Usulan Menhan Prabowo Subianto, Ribuan Warga Perbatasan Mengungsi

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov menolak usulan perdamaian Rusia-Ukraina yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto. Prabowo mengusulkan gencatan senjata yang diikuti dengan demiliterisasi dan sejumlah poin lainnya.

Oleksii Reznikov menilai isi proposal itu aneh dan terkesan pro-Rusia.

"Saya akan berusaha bersikap sopan, (proposal itu) kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia," kata Oleksii Reznikov, Sabtu (3/6/2023).

"Kami tidak membutuhkan mediator ini untuk menyarankan rencana aneh seperti itu sebelum Rusia diusir dari Ukraina," lanjutnya, dikutip dari Financial Times.

Komentar Menhan Ukraina ini menyusul penolakan serupa dari juru bicara kementerian luar negeri Ukraina, Oleg Nikolenko.

Nikolenko mengatakan, Rusia telah melakukan tindakan agresi dan menduduki wilayah Ukraina.

Menurutnya, proposal gencatan senjata hanya akan memberi waktu pada Rusia untuk memperkuat militernya.

"Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia untuk mengadakan referendum di sana," katanya.

"Di wilayah pendudukan, tentara Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.

Rusia sekarang berusaha dengan segala cara untuk mengganggu serangan balik Ukraina," lanjutnya.

Meski menolak rencana perdamaian dari Indonesia, Oleg Nikolenko mengatakan negaranya menghargai perhatian Indonesia.

"Kami menghargai perhatian Indonesia terhadap masalah pemulihan perdamaian. Indonesia harus menandatangani formula perdamaian Presiden Volodymyr Zelensky," katanya.

Negosiasi Perdamaian

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto menyampaikan rencana perdamaian untuk Ukraina dan Rusia melalui pidato di acara Dialog Shangri-La, konferensi pertahanan tahunan di Singapura.

"Saya mengusulkan agar Dialog Shangri-La menemukan cara ... deklarasi sukarela yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian," kata Prabowo, Sabtu (3/6/2023), dikutip dari Finansial Times.