Plt. Kakanwil : Pelayanan Publik Yang Berkualitas Merupakan Hak Setiap Warga Negara

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Rencana untuk merelokasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang terus bergulir. Kondisi Kanim Semarang saat ini dianggap kurang memadai.

Permasalahan mengenai banjir, lahan parkir hingga struktur bangunan yang tidak menunjang pelayanan menjadi soal utama.

Opsi relokasi menjadi pemikiran yang paling tepat dan rasional untuk dilakukan, guna mengatasi permasalahan tersebut.

Rencana inipun mendapatkan perhatian serius dari banyak pihak, diantaranya Sekretariat Kabinet RI dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Terkait hal ini, Sekretariat Kabinet RI, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah mengadakan peninjauan mengenai usulan rencana relokasi tersebut, Rabu (07/06).

Plt. Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Hantor Situmorang mengungkapkan Kanim Semarang merupakan salah satu UPT yang memiliki beban kerja yang cukup tinggi di wilayah Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Data itu ia sampaikan menilik dari perspektif kinerja pelayanan Kanim Semarang, baik pelayanan paspor untuk WNI maupun pelayanan izin tinggal bagi orang asing serta penegakan hukum keimigrasian.

Menurutnya, tersedianya fasilitas yang kurang memadai di Kanim Semarang akan menghambat proses penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.

"Dengan kondisi gedung kantor saat ini, perlu dilakukan upgrade serta pengembangan baik dari spesifikasi, kualifikasi serta standarisasi bangunan kantor," jelasnya, bertempat di Aula Kanim Semarang.

Hantor melanjutkan, pelayanan publik yang berkualitas adalah kebutuhan mendasar yang merupakan hak setiap warga negara dan pemerintah wajib memberikan pelayanan terbaik.

Ketersediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana menurutnya akan semakin mempercepat sekaligus meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.

"Tanpa didukung tersedianya fasilitas yang lengkap maka pelayanan tidak akan maksimal," ungkapnya.

Lebih lanjut Pria asli Sumatera Utara itu  mengatakan bahwa setiap perencanaan pembangunan harus didukung oleh proses planning yang baik.

Pengajuan anggaran dan pendampingan penyusunan yang tepat akan dapat memberikan hasil yang optimal dari segi perencanaan.

Maka dari itu ia berharap dengan adanya kegiatan peninjauan dari Sekretariat Kabinet dan Direktorat Jenderal Imigrasi ini dapat memberikan perspektif yang komprehensif sehingga dalam proses pengajuan usulan dapat berjalan lancar.