DPR Minta 80 Kursi Ke Garuda untuk Berangkat Haji, Nusron Wahid: Yang Penting Bayar

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan DPR meminta disiapkan sebanyak 80 kursi business class untuk anggota DPR berangkat haji ke Tanah Suci Mekkah.

Irfan mengatakan, permintaan tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR Indra Iskandar.

Permintaan DPR ini dibocorkan Irfan saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

"Tadi, kemarin kami dihubungi Sekjen DPR memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," ujar Irfan.

Akan tetapi, Irfan mengatakan Garuda belum bisa memastikan tambahan pesawat untuk anggota DPR berangkat haji tersebut. Sebab, hal itu memerlukan izin dari General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.

"Itu stay tuned, kami belum bisa menjanjikan tambahan pesawat. Tapi memang ini persoalan izin dari GACA Arab Saudi yang sebenarnya mensyaratkan tanggal 22 Juni adalah hari terakhir penerbangan untuk haji," tuturnya.

Meski demikian, kata Irfan, Garuda tetap berupaya menyediakan kursi business class bagi anggota DPR yang mau berangkat haji.

"Mudah-mudahan kita bisa menyediakan seat, khususnya business class sesuai dengan harapan dari bapak/ibu sekalian di DPR," imbuh Irfan.

Konflik Kepentingan

Terkait permintaan Sekjen DPR itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai permintaan tersebut sarat konflik kepentingan.

Pasalnya, anggota DPR menggunakan kewenangannya untuk meminta kursi pada Garuda di luar prosedur normal.

"Permintaan Kesekjenan DPR agar disediakan 80 kursi pesawat Garuda menuju Tanah Suci jelas sulit diterima. Permintaan ini tak bisa tidak muncul karena DPR merasa punya kekuasaan di hadapan Garuda. Jadi praktik seperti ini yang lazim disebut konflik kepentingan yang menjadi pemicu maraknya korupsi," ucap Lucius kepada wartawan, Rabu (14/6).

Lucius mempertanyakan permintaan melalui Sekjen DPR kepada Garuda itu sebagai kebijakan lembaga atau mainan orang per orang yang mau mencari keuntungan pribadi memanfaatkan DPR dengan kekuasaannya.

"DPR seharusnya menunjukkan contoh bagaimana menjadi warga teladan, ketika tak mau diperlakukan khusus saat menjalankan ibadah," tuturnya.

Menurutnya, banyak calon jemaah haji sudah sekian lama berjuang agar bisa berangkat ke Tanah Suci, mereka diperlakukan sama oleh pemerintah soal fasilitas perjalanannya.

"Lha DPR ini nampaknya ujuk-ujuk saja minta 80 kursi di luar jadwal yang sudah disepakati dengan otoritas Arab Saudi," kata Lucius.

"Garuda tak boleh memenuhi permintaan itu. Entar sekali dikasih, berikutnya minta lagi, keenakan DPR-nya," ujar Lucius.

Apabila Garuda Indonesia mengabulkan permintaan tersebut dengan mudah, DPR bisa saja dikategorikan melakukan modus gratifikasi.

"Saya kira kalau PT Garuda mengiyakan begitu saja permintaan DPR, itu bisa saja masuk kategori gratifikasi," ujarnya.

Permintaan tersebut sulit dipahami mengingat tujuan keberangkatan anggota DPR bukan untuk tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR.

"Ini bukan kunker (kunjungan kerja) kan," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, DPR seharusnya paham bahwa permintaan keistimewaan tersebut merupakan bentuk konflik kepentingan yang harus dihindari.

Dia pun meminta Kesekjenan DPR mengklarifikasi masalah ini dan menjelaskan bagaimana bisa muncul permintaan khusus dari DPR kepada Garuda Indonesia.

"Kalau enggak dijelaskan, jelas DPR memanfaatkan kekuasaan lembaga untuk difasilitasi perusahaan negara. DPR ingin menikmati kemewahan hanya karena mereka punya kuasa untuk mengawasi PT Garuda," ujarnya.

Membayar

Terpisah para legislator di Senayan bersikukuh tidak ada yang salah dengan permintaan tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid menyebut lembaga legislator membayar untuk jatah kursi yang diminta kepada Garuda Indonesia tersebut. Dengan begitu, tidak ada yang salah dengan permintaan tersebut.

"Siapapun warga negara Indonesia selama dia itu membeli dan membayar kan diperbolehkan dan diizinkan. Tinggal masalah availabilitas seatnya itu ada yang penumpang dicancel atau tidak? Kalau tidak ada penumpang yang dicancel, no issue dong?" kata Nusron di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6).

Ia menuturkan permintaan itu tidak beda dengan hukum dagang. Menurut Nusron, siapapun warga negara yang memiliki kemampuan membeli kursi tersebut seharusnya tidak dipermasalahkan.

Apalagi, kata dia, tidak ada undang-undang yang melarang anggota DPR mendapatkan jatah kursi untuk naik haji.

"Karena ini penumpang kan bisnis jasa yang ingin menggunakan jasa dia, selama dia bayar, harganya cocok, tidak ada penumpang lain yang dirugikan, ada undang-undang yang melarang?" ungkapnya.

Fungsi Pengawasan

Sekjen DPR Indra Iskandar mengungkap alasan kenapa pihaknya meminta Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursi business class untuk anggota DPR berangkat ibadah haji ke Tanah Suci.

Indra menjelaskan, permintaan itu diajukan dalam rangka fungsi pengawasan yang DPR lakukan terhadap pelaksanaan ibadah haji.

"Tim haji itu dibagi dalam 2 tim, tim pengawasan persiapan haji dan tim pengawasan pelaksanaan haji. Jadi, kegiatan itu kami sudah mengatur jadwal-jadwal keberangkatan tim pengawas dari DPR," ujar Indra saat dihubungi, Rabu (14/6/2023).

Indra mengakui bahwa dirinya lah yang menghubungi Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra untuk meminta 80 kursi business class tersebut.

Pasalnya, Indra merupakan penanggung jawab administrasi di DPR. Lebih-lebih, DPR masih belum mendapat kepastian terkait ketersediaan kursi untuk berangkat ke Mekkah.

"Maka saya telepon Dirut Garuda. Karena dia sahabat lama saya. Dia sering membantu. Saya telepon, 'bisa minta tolong enggak untuk membantu mencarikan sekitar 80 seat untuk kepentingan DPR?' Kami itu punya anggaran bisa mencapai untuk kelas bisnis," tuturnya.

"Sampai 3 hari lalu, kami belum mendapat gambaran tentang travel bironya belum memastikan soal kursi penerbangan ke Mekkah dan Madinah," sambung Indra.

Indra mengatakan, Irfan masih mengupayakan agar Garuda bisa menyediakan 80 kursi business class bagi anggota DPR.

Menurutnya, 80 kursi business class ini tidak semuanya untuk anggota DPR, melainkan ada tim pendukung dari pihak sekretariat.

Dia turut menegaskan 80 kursi business class tidak gratis, melainkan sudah dianggarkan oleh DPR.

"Ya anggaran DPR lah. Mana ada, masa anggota DPR tugasnya tugas negara. Mana ada yang gratis. Mau masuk surga aja disuruh sholat, disuruh beramal, disuruh sedekah," jelasnya. (tribun network/igm/dod/kps/tribun jateng cetak)