Pengembangan Kawasan Mandalika Buat BUMN Tercekik Utang Rp4,6 Triliun

TRIBUNJATENG.COM - Keuangan BUMN yang mengelola kawasan Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) belepotan.

Proyek pengembangan kawasan tersebut meninggalkan utang menggunung.

Selain itu, kas perusahaan juga kembang kempis karena pemasukan dari Mandalika terbilang seret, sementara beban yang harus ditanggung perseroan sangatlah besar.

Baca juga: Lengkap, Kisi-kisi TKD dan Tes BUMN Akhlak Rekrutmen Pegawai 2023

Sebagai informasi saja, pengembangan kawasan Mandalika, termasuk di dalamnya arena balapan Sirkuit Mandalika, dibangun dan dikelola oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

ITDC merupakan salah satu anak usaha BUMN, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney.

Perusahaan ini juga mengembangkan kawasan Nusa Dua Bali.

Direktur Utama InJouney, Dony Oskaria, mengatakan secara umum utang yang membengkak tersebut terbagi menjadi dua, yakni utang jangka pandek sebesar Rp 1,2 triliun dan utang jangka panjang Rp 3,4 triliun.

Sehingga total utang menjadi Rp 4,6 triliun.

"Itu waktu kita mengambil alih Mandalika itu posisinya adalah mereka mempunyai short term liabilities Rp 1,2 triliun.

Mereka mempunyai long term liabilities Rp 3,4 triliun," kata Dony saat rapat bersama Komisi VI DPR RI, yang disiarkan dari kanal Youtube Komisi VI DPR RI, Kamis (15/6/2023).

Belum lagi, perusahaan juga harus menanggung beban berat dari pengelolaan Mandalika, mulai dari beban bunga pinjaman, pemeliharaan, hingga penyusutan aset yang harus dicatat.

ITDC bisa dikatakan saat ini masih merugi dalam pengembangan kawasan Mandalika.

Perusahaan masih bisa sedikit bernapas karena masih bisa ditopang dari pemasukan pengelolaan Nusa Dua Bali.

Namun, bukan berarti pemasukan dari lini bisnis lain bisa menyelesaikan masalah. 

Utang beserta bunga dari perbankan yang harus dibayar terlalu tinggi bagi kondisi keuangan perusahaan saat sekarang.