Utang Proyek Mandalika Rp 4,6 Triliun, InJourney Minta Suntikan Uang Negara

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) ternyata meninggalkan utang sebesar Rp4,6 triliun.

Utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang sebanyak Rp3,4 triliun.

Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney Dony Oskaria mengatakan kerugian terbesar Sirkuit Mandalika berasal dari penyelenggaraan World Superbike. Ajang tersebut setidaknya menyumbang kerugian mencapai Rp100 miliar.

InJourney adalah holding BUMN industri aviasi dan pariwisata. Donny menyebut ajang WSBK tidak menarik bagi investor untuk masuk menjadi sponsor.

Dengan kerugian sebesar itu, InJourney berencana menghapus penyelenggaraan WSBK dari Sirkuit Mandalika.

"WSBK ini menunjukkan kerugian, sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan bernegosiasi menghilangkan WSBK," kata Donny dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6).

Menurut Donny, jika penyelenggaraan WSBK dihilangkan, bisa membantu menurunkan beban perusahaan.

Sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak makin besar tiap tahunnya dibandingkan bila event tersebut dipertahankan. "Nanti WSBK ini akan turun, akan kita hilangkan, sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya event-nya tidak menarik secara sponsorship," jelasnya.

Selain event WSBK, kerugian perusahaan juga disumbang dari penyelenggaraan MotoGP.

Penyebabnya, karena pemasukan dari iklan dan sebagainya lebih kecil dibandingkan biaya operasionalnya.

Dari perhitungan InJourney, kerugian akibat penyelenggaraan MotoGP mencapai Rp50 miliar. Namun, acara ini cukup menarik sponsor sehingga bisa tetap dilaksanakan.

"MotoGP itu sudah kita hitung dan kita punya gap sekitar Rp50 miliar. Ini yang sedang kita carikan cara bagaimana kita mendapatkan tambahan sponsorship untuk menutupi gap ini, sehingga kita bisa melokalisir problemnya di Mandalika ini," jelasnya.

InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun kepada pemerintah lantaran kesulitan membayar utang tersebut.

Dony mengatakan dari total Rp1,19 triliun PMN yang diajukan, sebesar Rp1,05 triliun akan digunakan membayar utang pengembangan kawasan pariwisata terpadu itu.

"Terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term (jangka pendek) ini, di antaranya untuk bayar pembangunan Grand Stand, VIP Vilage, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event," ujarnya.

Menurut Dony, PMN adalah satu-satunya cara menyelesaikan kewajiban pembayaran utang jangka pendek proyek yang juga mencakup sirkuit balap motor itu. Sedangkan untuk utang jangka panjang, pihaknya akan mencari cara lain untuk melunasinya.

Selain membayar sebagian utang, suntikan PMN rencananya digunakan untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur sebesar Rp143 miliar. Salah satunya pembangunan convention center.

"Total PMN yang kami ajukan sebesar Rp143 miliar dari total pengembangan yang dilakukan sendiri oleh korporasi sebesar Rp1,7 triliun. Ditambah dengan investasi yang kami raih dari KEK Sanur ini Rp1 miliar," ujarnya.

Terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir mengakui bahwa arus kas InJourney saat ini dalam keadaan negatif. Salah satunya karena pendapatan dari bandara-bandara yang merupakan anggota holding InJourney anjlok saat pandemi COVID-19.

"Cashflow InJourney ada yang memang negatif saat COVID-19. Tapi kan ada konteks lain (terkait) cashflow yaitu pengembangan wilayah Mandalika," kata Erick dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR, Kamis (15/6).

Di tengah tekanan operasional bandara yang dikelola di bawah InJourney akibat pandemi, menurut Erick Thohir InJourney juga mendapat penugasan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Menjalankan penugasan tersebut, di Mandalika banyak dibangun infrastruktur, salah satunya untuk ajang MotoGP dan WSBK.

Di masa pandemi COVID-19, kata Erick Thohir, hanya dua bandara yang sudah mulai bangkit yaitu di Bali dan Jakarta.

Sementara bisnis 70 persen bandara sisanya belum kembali normal. Karenanya, anggota holding InJourney di sektor aviasi belum bisa membantu membiayai proyek infrastruktur di Mandalika saat itu.

"Nah tidak mungkin cashflow ini menggendong anak usaha InJourney lainnya seperti di Mandalika, yaitu percepatan infrastruktur di Mandalika. Itulah kenapa pendanaan itu dilakukan," kata dia.(tribun network/ism/dod)

Baca juga: Misteri Kematian Ibu Peluk Bayi di Pati Terkuak dan Suami Ditangkap, Kata Ayah Korban Mengejutkan

Baca juga: Forest Healing Ala Kudus Walking Tour Jadi Tren Pemulihan Mental Karena Rutinitas Kesibukan

Baca juga: Hadir di Unissula, Habib Sholeh Ajarkan Pentingnya Menjaga Hati

Baca juga: Metode Demonstrasi Meningkatkan Prestasi Menggambar Poster