BREAKING NEWS : Polda Jateng Bekuk 12 Tersangka Baru Kasus TPPO di Pekan Kedua

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polda Jateng masih getol melakukan bersih-bersih terkait kasus TPPO.

Hasilnya, dalam pekan kedua operasi tersebut terjadi peningkatan pengungkapan kasus maupun jumlah tersangka.

"Ini sudah masuk pekan kedua ternyata ada peningkatan. Ada penambahan peristiwa, maupun jumlah tersangka," ujar Wakapolda sekaligus Kasatgas TPPO Polda Jateng,  Brigjen Pol Abioso Seno Aji saat konferensi pers di kantor Polda Jateng, Rabu (21/6/2023).

Operasi TPPO pada pekan kedua terdapat 13 laporan, tersangka yang ditangkap 12 orang, dan korban sebanyak 32 orang.

Ditambahkan dengan jumlah kasus pada pekan sebelumnya berarti terdapat 39 laporan dengan 46 tersangka jumlah total korban sebanyak 1.337 orang.

"Intelijen kami masih melakukan gali informasi, Binmas memberikan imbauan," jelasnya.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Johanson Ronald Simamora, mengatakan, dari 46 tersangka meliputi 16 tersangka dari PT atau perusahaan, 30 tersangka lainnya merupakan perseorangan.

Tersangka perseorangan ini berperan sebagai broker atau makelar hingga jasa pengantar ke luar negeri.

"Total korban sebanyak  1.337 orang. Korban sudah diberangkatkan 1.036 orang kurun waktu tahun 2020-2023. Korban belum berangkat 300 orang," terangnya.

Para tersangka baik perorangan maupun perusahaan sama-sama memiliki modus mengajak korban dengan cara diiming-imingi gaji tinggi bekerja di luar negeri.

Mereka merekrut dan memberangkatkan korban ke luar negeri tanpa dilengkapi perlengkapan izin perusahaan.

"Para tersangka kasus TPPO merupakan sindikat atau jaringan. Mereka tidak bisa kerja sendiri," paparnya.

Ia menambahkan, dalam sebulan ini fokus melakukan penegakan hukum terkait kasus TPPO.

Setelah satu bulan akan dilakukan evaluasi.

Penanganan selanjutnya berupa langkah preventif akan ada kerjasama  dengaj BP2MI, pemerintah daerah, untuk melakukan edukasi ke masyarakat dan perusahaan yang tidak memiliki izin.