DPRD Blora Beri 16 Catatan Terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022, Ini Isinya

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Gabungan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 saat rapat paripurna di Ruang Pertemuan DPRD Kabupaten Blora, Senin (3/7/2023).

Gabungan fraksi tersebut terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) , Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Catatan dari gabungan fraksi ini disampaikan melalui juru bicaranya yakni Irma Isdiani dari Partai Nasdem.

Saat rapat paripurna itu, gabungan fraksi menyampaikan 16 poin pandangan umumnya.

Salah satunya terkait pentingnya peningkatan pengawasan pembangunan infrastruktur dan keterkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Blora dari berbagai sisi.

Gabungan fraksi juga menyoroti soal peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan stunting.

Menurut Irma Isdiani, kedua persoalan itu juga bisa diatasi dengan cara meningkatkan kualitas pertanian di Blora.

‘’Pemkab melalui dinas terkait harus memberi perhatian. Seperti memberikan bibit unggul yang sesuai dengan struktur tanah dan bantuan mengusir hama, sehingga meningkatkan bisa kualitas hasil pangan Blora. Ini nantinya berdampak ke kualitas IPM dan menekan angka stunting itu,’’ ucap Irma Isdiani.

Baca juga: DPRD Blora Beri Masukan Rencana Aksi Daerah KLA, Berikut Catatannya

Baca juga: Public Hearing Bahas Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah, DPRD Blora: Kami Lakukan Penyesuaian

Selain itu, gabungan fraksi juga menyoroti soal pengawasan pembangunan infrastruktur.

Pihaknya ingin agar pembangunan yang dilakukan bisa dijalankan secara merata.

Harapannya agar seluruh elemen masyarakat di Kota Sate bisa merasakan dampak positif dari pembangunan.

‘’Kami mengusulkan agar beberapa jembatan penghubung desa yang masih rusak bisa segera diperbaiki. Itu akses utama masyarakat desa," jelasnya.

"Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan harus diawasi, agar kualitasnya terjamin. Untuk pembangunan merata, dimohon pemkab juga membangun jalan desa-desa yang ada di pelosok,’’ imbuhnya.

Dalam pandangan umum gabungan fraksi tersebut juga dijelaskan terkait usulan meningkatkan kinerja OPD di Blora.

Menurut Irma Isdiani, perlu adanya peningkatan koordinasi OPD dengan mitra kerja komisi di DPRD.