Dukung Program Pengentasan, Ini Cara Kepala Desa Kluwut dalam Menangani Stunting

TRIBUNJATENG.COM - Dengan langkah kaki yang cepat, Kepala Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah (Jateng) Zainal Arifin, bergegas menuju podium ballroom di lantai 3 Hotel Wyndham Opi Palembang, Sumatera Selatan, Senin (3/7/2023).

Pria bertubuh sedang itu, tampak percaya diri duduk bersebelahan dengan sejumlah pejabat tingkat kecamatan hingga pusat yang saat itu hadir.

Mengenakan batik dan celana kain hitam serta kopiah, Zainal hadir sebagai pembicara dalam kegiatan Temu Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat nasional di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel).

Dia duduk bersebelahan dengan Camat Banyuasin Lakoni Syafran, Bupati Tegal Umi Azizah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Lalu Hamzi Fikri, Akademisi Fasli Jalal, dan Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Teguh Hadi Sulistiono. 

Tak hanya itu, turut hadir pula, Pelaksana Tugas Direktur Gizi dan KIA, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Lovely Daisy dan Pelaksana Harian Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sri Purwaningsih yang bergabung via dalam jaringan (daring).

Zainal dengan percaya diri menyampaikan sejumlah program yang telah dilakukannya untuk mengentaskan stunting. 

Satu yang paling menonjol adalah mengenai pemberian makanan tambahan bagi anak stunting di desanya. Tak tanggung-tanggung, Zainal bahkan turun langsung untuk bertemu dengan anak-anak stunting.

"Saya datang untuk memberikan makan pada anak-anak sambil saya duduk dan suapin mereka. Saya menunggu hingga mereka selesai makan," ungkap Zainal, yang disambut tepuk tangan ribuan peserta yang hadir.

"Ini bentuk kepedulian kami dalam menangani stunting. Jadi ini prosesnya sampai segitu," sambung Zainal.

Zainal menjelaskan, desanya pertama kali menjadi lokus stunting pada tahun 2022 lalu, dengan angka stunting dari hasil penimbangan berat badan serentak sebanyak 222 anak atau 29 persen.

Kondisi itu, kata dia, sungguh terlihat ironi, karena sebagian besar warga di desanya bekerja sebagai nelayan yang memiliki hasil laut yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi bagi keluarga. Namun, justru banyak anak yang stunting.

Menurut Zainal, ada beberapa penyebab masalah stunting, yakni masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pola asuh yang baik dan benar bagi keluarga, terutama ibu hamil, ibu menyusui, anak di bawah usia dua tahun (baduta) dan anak di bawah usia lima tahun (balita).

Dengan demikian, untuk menyelesaikan masalah itu, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah, yaitu dengan mengalokasikan anggaran untuk percepatan penurunan stunting dari dana desa sebesar 3 persen atau Rp 82 juta.

Kemudian, lanjut Zainal, pihaknya juga berusaha untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pola asuh yang baik dan benar bagi ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan balita. Adapun cara yang digunakan melalui kegiatan sosialisasi dan peningkatan pengetahuan para kader kesehatan.

Pemerintah desa juga, kata dia, akan menggandeng perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan untuk penanganan stunting.