Progam Pengendalian Banjir di Kota Semarang Ditarget Rampung 2024, Dapat Support dari Belanda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kerja sama dalam upaya pengendalian banjir di Kota Semarang terus dilakukan pemkot setempat. 

Salah satunya, Kamis (13/7), Wali kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu membuka Seminar Polder Banger dan Kick Off Meeting Program Blue Deal sebagai wahana bertukar ilmu pengetahuan dan keahlian bidang sumber daya air. 

“Kami berharap, Program Blue Deal ini bisa menjadi alternatif pengendalian banjir di Kota Semarang dan kota/kabupaten lainnya. Kami berharap ada percepatan-percepatan program sehingga dapat terselesaikan secara paralel masalah banjir ini di tahun 2023 atau 2024, tidak harus menunggu program selesai di tahun 2030,” ungkap Mbak Ita, sapaan akrab Wali kota. 

Mbak Ita juga meminta agar pengendalian banjir ini dapat dilakukan juga bersamaan dengan penyelesaian masalah enceng gondok yang menyebar di Kali Banger. 

Baca juga: Dewan Minta Drainase di Semarang Diperhatikan Agar Tak Lagi Banjir Saat Hujan

Baca juga: Pemkot Semarang Kebut Pemasangan Sheet Pile Tambaklorok Untuk Kendalikan Rob dan Banjir

Baca juga: Pemkot Semarang Serius Upayakan Penanganan Banjir Melalui Penguatan Sistem Drainase

Kota Semarang terpilih sebagai salah satu dari empat daerah di Indonesia yang mendapatkan Program Blue Deal dari Kerajaan Belanda, bersama Kota Tangerang, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pekalongan.

Program Blue Deal terdiri dari 17 kemitraan internasional di mana Dewan Air Belanda dan negara-negara lain bekerja sama mencapai tujuan menyediakan bagi 20 juta orang akses air bersih, cukup dan aman pada tahun 2030. 

Menurut Mbak Ita, dalam pengendalian banjir dan air, salah satunya perlu belajar dari Kerajaan Belanda, khususnya Kota Volendam di mana kotanya berada di bawah air laut, bersisihan tetapi air tidak mengalir dan tidak banjir.

“Ke depan, Saya ingin mengajak 1 atau 2 nelayan dari Tambaklorok untuk dapat menyaksikan pengelolaan air yang baik di sana,” lanjut Mbak Ita. 

Program Blue Deal memperkuat pengembangan kapasitas otoritas tata kelola air di berbagai negara di seluruh dunia sehingga mereka dapat menerapkan solusi jangka panjang.

Kesepakatan ini bertujuan untuk berkontribusi pada Sustainable Development Goals 6 (akses universal terhadap air bersih dan sanitasi untuk semua pada tahun 2030).

Program ini sekaligus tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) Bidang Sumber Daya Air Tahap 5 antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Menteri Infrastruktur dan Sumber daya Air Kerajaan Belanda Mark Harbers, yang ditandatangani 3 Juni 2022 lalu, di Den Haag, Belanda.