Hari Anak Nasional 2023 di Semarang, Angka Kekerasan Seksual Anak Masih Jadi PR

Ketidak berpihakan kepada korban di antaranya dengan menutup penyelesaian kasus korban dengan proses mediasi.

"Hal tersebut, sebagai salah satu kegagalan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum," jelas Ayu.

Bahkan di Kota Semarang belum tersedia fasilitas atau sarana khusus untuk tempat anak korban kekerasan seksual sebagai pemulihan psikologis, pemberdayaan dan akses melanjutkan pendidikan apabila korban ditelantarkan keluarganya.

Termasuk anak korban kekerasan seksual dengan HIV/AIDS.

Pihaknya seringkali kesulitan dalam memberikan akses fasilitas atau sarana khusus tersebut lantaran di kota Semarang belum tersedia.

"Harapannya di kota Semarang nanti ada fasilitas tersebut sehingga dapat diberikan secara gratis dan jangka panjang untuk korban benar-benar pulih berdaya sehingga dapat kembali bersosialisasi di masyarakat dan tidak kembali ke lingkaran kekerasan seksual," terangnya.

LBH APIK Semarang pun mencatat di tahun 2022 – hingga 2023 masih ada nya anak-anak di jalanan yang mengemis, tidur di emperan toko di malam hari di sekitar Pasar Johar atau Stasiun Tawang yang mereka juga rentan mengalami kekerasan seksual.

Pada momen Hari Anak Nasional di Tahun 2023 yang diselenggarakan di Kota Semarang harapannya tidak hanya sebagai suatu “pesta” tetapi sebagai cambuk Pemerintah Kota Semarang untuk lebih baik lagi dalam penataan Kota Semarang khususnya di bidang pemberdayaan dan perlindungan terhadap anak.

Hal itu dapat dilakukan Pemerintah Kota Semarang dengan melibatkan komunitas / NGO/ lembaga pengada layanan khusus untuk anak berhadapan dengan hukum. 

Terutama dalam penyusunan aturan yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan terhadap anak misal peraturan daerah, peraturan gubernur. 

Agar peraturan yang tersusun tidak ada diskriminasi dan tepat sasaran.

Membentuk program pemberdayaan dan perlindungan terhadap anak yang mempunyai dampak jangka panjang, misal menyediakan sarana pusat pemberdayaan dan perlindungan terhadap anak berhadap dengan hukum dan terlantar.

Membangun sinergi di tingkat Kelurahan – Kecamatan, lembaga bantuan hukum dan kepolisian dengan dapat berupa Pakta Integritas atau MoU mengenai komitmen layanan pemberian bantuan hukum kekerasan seksual terhadap anak tidak dilakukan proses mediasi dalam penyelesaian kasus korban.

"Hal tersebut juga sebagai bentuk peran pemerintah dalam mengimplementasikan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," paparnya. 

Terpisah, Wali kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, program perlindungan anak  sudah ada di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dinaungi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang .

UPTD tersebut dibentuk pada  11 Desember  2022 sebagai upaya pengimplementasian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). 

"(penyusunan turunan UU TPKS) makanya ada lewat UPTD, kami juga persilahkan LBH APIK dan LRC-KJHAM untuk suport dan kolaborasi," katanya.

(iwn)