Jusuf Kalla Ingin Airlangga Bisa Jadi Cawapres Prabowo atau Ganjar

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) menginginkan Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024 Airlangga Hartarto bisa maju sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) di pemilu 2024.

Ia menyebut, kemungkinan Golkar adalah mengajukan bakal RI-2 untuk bakal calon presiden (capres) Partai Gerindra Prabowo Subianto atau bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.

“Hanya antara (jadi bakal cawapres-Red) Ganjar dan Prabowo. Tapi, karena partai besar yang juga mempunyai kemampuan ataupun hak untuk meningkatkan suara nomor 1 apabila jadi wakil,” ujarnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).

“Saya kira itu harapannya (Golkar-Red) untuk masuk dalam cawapres. (Meskipun) saya sendiri tidak terlibat, tidak mengetahui banyak isi negosiasi,” sambungnya.

Menurut dia, saat ini internal Golkar harus solid dan mendukung kepemimpinan Airlangga. Ia pun tak sepakat jika ada pihak yang menganggap Airlangga tak laku dijual atau tak bisa dipilih oleh masyarakat.

“Siapa sih yang bisa memastikan siapa yang terpilih? Yang penting terpilih dalam artian legislatifnya atau eksekutifnya kalau kami bersatu,” ucapnya.

Adapun, saat ini Golkar belum menentukan langkah untuk menghadapi pilpres 2024. Mulanya, Golkar telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Namun, PPP telah menyatakan untuk bergabung dengan PDI Perjuangan guna mendukung Ganjar pada pilpres.

Beberapa kali Airlangga juga sempat menunjukkan kedekatannya dengan Prabowo dan Golkar mendorong pembentukan koalisi besar, agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu bisa maju sebagai bacawapres.

Akan tetapi, saat ini Golkar justru membentuk tim teknis dengan PDI Perjuangan untuk membahas rencana kerja sama politik, setelah Airlangga bertemu Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Kamis (27/7).

JK pun mengkritik sikap partainya yang terlalu lama menentukan koalisi untuk menghadapi pilpres 2024. Baginya, partai beringin tak berani mengambil sikap mandiri dalam berpolitik.

“Golkarnya sendiri agak telat sebenarnya, mencari atau sangat tergantung kepada penguasa untuk menentukan koalisi-koalisinya,” tukasnya.

Meski demikian, ia merasa persoalan itu juga terjadi hampir di semua parpol. Baginya, situasi di mana parpol tersandera dengan kepentingan Istana merupakan ancaman bagi demokrasi.

“Ini secara demokratis berbahaya kalau begini. Partai sendiri tidak mandiri seperti itu. Nah, apabila partai diganggu, makin kacau politik ini,” tandasnya. (Kompas.com/Tatang Guritno/tribun jateng cetak)