Problematika Bacaleg Lulusan LN Dalam Pendaftaran Caleg, James : Ada Diskriminasi Lewat Persyaratan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pesta demokrasi yang akan berlangsung beberapa bulan ke depak tak luput dari sejumlah problematika.

Misalnya persyaratan pengisian kesetaraan sekolah yang diwajibkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Di mana para bakal calon legislatif diminta mengisi nilai rapor jenjang SMA hingga nilai mata kuliah saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Pengisian nilai tersebut melalui website resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Adanya sistem tersebut dirasa mempersulit oleh beberapa bakal calon legislatif.

Apalagi bagi bakal calon legislatif yang pernah menuntut pendidikan jenjang SMA di luar negeri dengan kendala kehilangan rapor SMA.

Seperti yang diungkapkan oleh James Santoso, satu di antara bakal calon legislatif DPRD Provinsi Jateng, dapil Kota Semarang.

Persyaratan untuk mengisi kesetaraan sekolah mulai dari SMA sampai perguruan tinggi di website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dirasa mempersusah bakal calon legislatif.

Menurutnya, website tersebut di design bukan untuk bakal calon legislatif melainkan untuk dosen yang telah melakukan study di luar negri.

“Saya pengusaha yang ingin menjadi wakil rakyat bukan mahasiswa yang mau masuk ke perguruan tinggi. Di website tersebut diwajibkan memasukkan nilai-nilai dari SMA sampe perguruan tinggi. Umur saya sekarang 46 tahun, saya lulus SMA 28 tahun yang lalu dan rapor SMA saya di Australia sudah hilang,” katanya, Kamis (10/8) lalu.

Lantaran mengalami kendala tersebut, James sudah mengirimkan email ke SMA tempat ia menuntut ilmu 28 tahun silam.

Sampai sekarang ia belum mendapatkan hasil rapor SMA, padaha date line dari KPU untuk menyerahkan surat kesetaraan pada 11 Agustus.

James pun pesimis, kemungkinan ia tidak bisa nyaleg karena rapor SMA belum bisa diupload ke website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Padahal pada 2014 saya pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD dan persyaratan yang diminta hanya ijazah pendidikan terakhir dilegasir oleh kedutaan besar di Jakarta,” ujarnya.

Menurutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini kurang bijaksana dengan keputusan untuk mengunakan aplikasi kesetaraan yang mereka buat.

Ia mengatakan para bakal calon legislatif lulusan dari Indonesia, tidak ada permintaan menyertakan rapor sekolah, hanya diminta melampirkan ijazah.

“Lalu kenapa lulusan luar negri prosesnya dipersulit. Apa ada diskriminasi, karena sebagai bakal calon legislatif dari kaum minoritas saya sesikit sensitif dengan kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminasi. Karena tidak hanya saya, ada beberapa bakal calon legislatif lainya yang senasib dengan saya,” tutur James.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Tribunjateng.com mencoba mengkonfirmasi ke KPU Provinsi Jateng, Jumat (11/8/2023) siang.

Putnawati, Kadiv Teknis Penyelegaraan Pemilu KPU Jateng menanggapi kendala hilangnya rapor bagi bakal calon legislatif lulusan luar negeri.

Ia menuturkan, KPU mensyaratkan untuk bakal calon legislatif lulusan luar negeri, maka harus ada penyertaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Namun yang mengatur penyertaan terkait persyaratan kesetaraan adalah ranah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bukan KPU.

Jika ada kendala, harusnya yang bersangkutan langsung berkoordinasi dengan KPU karena KPU membuka layanan help desk.

“Maju atau mundurnya bakal calon legislatif karena tidak memenuhi persyaratan harusnya ranah internal partai. Ketika ada kendala sudah ada mekanisme yang mengatur untuk mencari solusi. Misalnya dari kementerian atau dari KPU,” imbuhnya.

Baca juga: 80 Orang Jadi Korban Arisan Bodong di Jepara, Tersangka Terancam Penjara 4 Tahun

Baca juga: Kota Semarang juara umum Porprov XVI Jateng 2023

Baca juga: Keren ! Mahasiswa KKN TIM II Undip 2023 Ciptakan Puding Ajaib dari Daun Kelor untuk Lawan Stunting

Baca juga: Jokowi Dinilai Telah Restui Erick Thohir Dampingi Prabowo Subianto