Polusi Udara Memburuk, Perkantoran di Jakarta Diminta Terapkan WFH

TRIBUNJATENG.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas polusi udara di wilayah Jabodetabek yang semakin memburuk dalam satu minggu terakhir.

"Tanggal 12 Agustus 2023 yang kemarin kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat," kata Jokowi dalam ratas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (14/8).

Jokowi menjelaskan ada sejumlah faktor penyebab memburuknya kualitas udara di Jabodetabek. Salah satu faktonya yakni terjadinya kemarau panjang selama tiga bulan terakhir ini yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi.

Baca juga: Kondisi Polusi Udara di Jakarta Buruk, Tak Lolos Uji Emisi Dilarang Melintas Jabodetabek

"Pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur," ujar dia.

Sejumlah menteri hadir dalam ratas tersebut diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Jokowi kemudian meminta jajarannya untuk segera melakukan intervensi terhadap masalah buruknya kualitas udara di DKI Jakarta dan sekitarnya.

"Yang pertama jangka pendek. Dalam jangka pendek secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik," kata Jokowi.

Intervensi tersebut diantaranya dengan melakukan rekayasa cuaca untuk memancing hujan di Jakarta dan sekitarnya. Selain itu mempercepat penerapan batas emisi di Jabodetabek.

"Kemudian memperbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran," katanya.

Bila diperlukan kata Presiden perkantoran di Jakarta didorong untuk menerapkan hybrid working. Untuk teknisnya nanti dapat disepakati dalam rapat.

"Work from office, work from home mungkin saya enggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 7-5, 2-5 atau angka yang lain," katanya.

Jokowi juga meminta agar kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal dilakukan secara konsisten. Presiden mengatakan dalam waktu dekat sejumlah transportasi massal akan diluncurkan.

Diantaranya Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodetabek dan juga Kereta Cepat Jakarta Bandung. Dengan adanya transportasi massal tersebut diharapkan penggunaan mobil pribadi akan berkurang.

"Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah," katanya.

Untuk jangka panjang, Presiden menegaskan perlunya memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Presiden meminta adanya pengawasan terhadap sektor industri dan pembangkit listrik di sekitar Jabodetabek.