Pengakuan Komite Sekolah Soal Sumbangan Rp 2,5 Juta Buat SMPN Grobogan, Karena Tak Pernah Dapat CSR

TRIBUNJATENG.COM, GROBOGAN - Sejumlah wali murid mengeluhkan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) siswa baru di SMP Negeri 1 Purwodadi dan SMP Negeri 3 Purwodadi mencapai Rp 2,5 juta per siswa, di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Ketua Komite SMPN 3 Purwodadi, Handaka Sugito mengatakan, uang SPI Rp 2,5 juta dan uang kegiatan Rp 650 ribu dipakai untuk pembangunan sekolah, prasarana penunjang pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan honor belasan guru yang tidak terdaftar Data Pokok Pendidikan (Dapodik). 

Besaran biaya itu diputuskan dalam rapat pleno komite sekolah tahun pelajaran 2023/2024 pada awal Agustus ini dengan kesepakatan bersama wali murid dan tanpa unsur paksaan.

Baca juga: Kontroversi Uang Sumbangan Siswa Baru di SMPN 1 dan SMPN 3 Purwodadi

"Komite sesuai regulasi berupaya untuk menggali dana melalui mekanisme sumbangan. Kebutuhan terbesar, meregenerasi peralatan marching band. Karena SMP 3 juara 2 nasional. Ada juga 14 guru honorer yang diusulkan dibayar sesuai UMR. Dari 352 siswa baru, 10 persen tak mampu dan tidak bayar, itu belum yang mengajukan keringanan. Tak ada paksaan dan sukarela," jelas Handaka.

Menurut Handaka, uang sumbangan untuk siswa baru SMPN 3 Purwodadi setiap tahunnya bersifat sukarela.

Ia pun memastikan besar kecilnya uang sumbangan tidak memengaruhi nasib siswa dalam mengikuti pembelajaran.

Berkaca dari pengalaman di tahun sebelumnya, prosentase pembayaran uang SPI hanya sekitar 60 persen.

"Rp 2,5 juta tak ada pemaksaan dan tak ada jangka waktu dan tidak menghalangi siswa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tahun kemarin yang bayar hanya 60 persen, itupun ada yang bayar Rp 500 ribu, Rp 1 juta dan sebagainya. Sesuai kemampuan. Sumbangan itu bukan pungutan," ungkap Handaka.

Dijelaskan Handaka, penarikan uang sumbangan siswa baru SMPN 3 Purwodadi diberlakukan menyusul tidak ada kantung anggaran lain untuk mengoptimalkan kebutuhan operasional sekolah dari sisi yang berbeda.

"Pembangunan tidak termasuk kerangka BOS. UU otonomi daerah, SMP urusan Pemerintah Kabupaten. Sejauh ini SMPN 3 tak pernah mendapatkan dana operasional dari Pemerintah Kabupaten. Sehingga komite harus memutar otak. Kalau di sini tak ada CSR," pungkas Handaka.

Keluhan Wali Murid

MNT (41) orangtua siswa baru SMPN 1 Purwodadi mengatakan, besaran uang sumbangan disampaikan dalam rapat pleno Komite Sekolah tahun pelajaran 2023/2024 di aula SMPN 1 Purwodadi akhir pekan lalu. 

Saat itu, kata dia, sudah diutarakan biaya SPI Rp 2,5 juta per siswa dengan batas waktu pelunasan satu tahun. Belum lagi, wali murid juga dibebani membayar biaya untuk kain seragam baru Rp 1 juta.

"Uang sumbangan Rp 2,5 juta dengan jangka waktu setahun sangat memberatkan kami. Apalagi harus membayar biaya kain untuk seragam baru Rp 1 juta dan itupun keluar ongkos lagi untuk penjahit," kata warga Purwodadi ini kepada Kompas.com, Selasa (15/8/2023).

Mewakili para orang tua siswa baru SMPN 1 Purwodadi, pedagang itu pun berharap uang SPI disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Pun demikian juga dengan perealisasian seragam baru yang seharusnya bisa lebih mengedepankan nurani ketimbang bisnis. Merujuk data SMPN 1 Purwodadi, saat ini total ada 352 siswa baru.