IJTI Jateng Usung Jurnalisme Positif Menuju Pemilu Damai 2024

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Jawa Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertemakan "Jurnalisme Positif Menuju Pemilu Damai 2024" di Kafe HOC, Kota Semarang, Selasa (22/8).

FGD tersebut merupakan rangkaian memperingati ulang tahun IJTI yang ke - 25 tepat pada tanggal 9 Agustus 2023, yang bertema “Menumbuhkan Jurnalisme Positif, Merawat Kemerdekaan Pers.”

Diskusi ini menghadirkan narasumber Wijayanto, Ph.D (pengajar Politik Digital dan Demokrasi di Universitas Diponegoro Semarang); Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng, Fuad Hidayat, M.Si.; Ketua IJTI Pengda Jateng, Dr. Teguh Hadi Prayitno.

Hadir pula Sulistyo Yuli Utomo, S.Sos, MM, dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jateng, lalu jurnalis televisi dan wartawan cetak maupun online, serta mahasiswa.

"Melalui kegiatan jurnalisme yang berkualitas dalam menyuarakan pemilu damai, maka insyaAllah pemilu akan berjalan dengan lancar. Saya berharap terkait pemberitaan, rekan - rekan media aktif dan terus kawal baik pemilu maupun pilkada," terang Sulis, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Jateng.

Sementara itu, Ketua IJTI Pengda Jateng, Dr. Teguh Hadi Prayitno menyampaikan, Jurnalisme positif ini sebenarnya sesuatu yang biasa, hanya mengikuti kaidah atau tidak melanggar kode etik jurnalistik. Jurnalisme positif ini sebagai lawan jurnalisme negatif.

“Kalau pada masa lalu bad news is good news, berita buruk adalah berita baik. Jadi, terkadang bukan karena tidak mau meliput, tetapi memang kebijakan dari newsroom nya. Kemudian dikembangkan lagi menjadi good news is good news, berita baik adalah berita," jelas Teguh.

Baca juga: HUT IJTI ke 25, IJTI Muria Raya Gelorakan Jurnalisme Positif dan Independensi Media

Baca juga: Gandeng IJTI Muria Raya, Polres Pati Gelar Pelatihan Jurnalistik ^Handal Melaporkan^ bagi Anggotanya

"Jadi bagaimana jurnalisme positif itu bukan hanya objektif dan menjunjung tinggi kemanusiaan, tetapi juga membangun optimisme. Dalam konteks pemilu, berbagai masalah terkait terjadinya pelanggaran dan sebagainya semestinya cukup selesai di pelaku. Tetapi kadangkala masih dikulik sedalam - dalamnya hingga keluarganya. Itu yang akan menciderai rasa kemanusiaan," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat menuturkan bagaimana wawasan kebangsaan dalam perspektif pencegahan dan penangangan konflik politik di masyarakat.

"DPRD Provinsi Jateng berharap tahun 2019 kemarin yang merupakan puncak dari buruknya penyebaran berita hoaks dan pelakunya kebanyakan dari pengguna media sosial tidak terulang lagi. Kami merasa keberadaan media mainstream sangat penting untuk membangun kembali komunikasi publik yang selama ini lebih berbasis pada media sosial. Karena memang media mainstream ini jauh lebih bisa di pertanggungjawabkan dan lebih sehat," ujar Fuad.

"Berkaitan dengan konflik sosial dan politik, Jateng relatif stabil. Komisi A DPRD Jateng sedang menginisiasi Perda tentang penanganan konflik yang merupakan turunan dari UU No. 7 Tahun 2012. Kami mendorong Perda yang disusun di Jateng ini nanti ada lampiran Perbup yang tersusun secara metodologis dan secara akademis sehingga ada road map penangan konflik di Jateng. Kami mohon rekan-rekan media dan perguruan tinggi bisa berdiskusi bersama perihal itu," katanya.

Wijayanto, Juga Direktur Pusat Media dan Demokrasi di Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) menyampaikan perihal jurnalisme damai di tengah gempuran propaganda buzzer politik.

"Informasi yang benar dalam negara yang demokratis itu laksana oksigen buat demokrasi, sedangkan informasi yang salah bagaikan kabron dioksida atau bahkan gas beracun untuk demokrasi. Karena dalam suatu negara demokrasi, warga negara menganut pilihan politik berdasarkan informasi yang mereka terima, sementara informasi saat ini lebih sering didapat melalui ruang publik yakni internet," jelasnya.

"Di tengah polarisasi politik yang nyata, jurnalisme positif sangat penting. Jangan sampai media ikut terpolarisasi. Reporter membuat pilihan mengenai apa yang akan dilaporkan dan bagaimana melaporkannya yang menciptakan kesempatan pada masyarakat luas untuk mempertimbangkan dan menilai tanggapan non kekerasan terhadap konflik. Jadi kalau media ikut-ikutan menggunakan kata-kata yang biasanya digunakan buzzer tanpa sadar media melestarikan budaya kekerasan verbal," tambahnya.

"Ada 7 karakteristik jurnalisme damai. Pertama, memandang pertikaian maupun konflik sebagai masalah yang harus segera diatasi, kemudian pemberitaannya harus selalu mencari tahu asal usul konflik dan penyelesaiannnya, didasarkan pada pendekatan penanganan, melihat kejadian dengan lebih luas, seimbang, dan akurat, pemilihan judul, diksi, konten berita tidak menimbulkan konflik dan ambigu, isi konten berita tidak menyembunyikan fakta," pungkasnya.

Sebagai informasi pada tanggal 27 dan 28 Agustus akan diadakan kegiatan puncak acara diskusi IJTI di Universitas Muria Kudus. Serta IJTI Bersholawat di bulan September.(*)