4 Kabupaten di Jateng Disasar Progam Bangun Ketahanan Pangan, Ubah Lahan Tidur Jadi Produktif

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Lahan tidur di Jawa Tengah bakal disulap menjadi lahan produktif dan berkontribusi dalam ketahanan pangan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Pertahanan dan PT Palma Pertiwi Makmur (PPM) mewujudkan Lahan Pertanian Cadangan Logistik Strategis Nasional di Jawa Tengah. 

Direktur PT PPM, Mardiyanto mengatakan upaya itu merupakan implementasi perintah Presiden Joko Widodo. Pihaknya sebagai perusahanan menjalankan instruksi presiden membangun ketahanan pangan.

"Khusus di Jawa Tengah ini berharap kebersamaan semua untuk mewujudkan cita-cita beliau yang pastinya cita-cita bangsa dan negara," ujarnya usai meresmikan  Lahan Pertanian Cadangan Logistik Strategis Nasional di Jawa Tengah, Minggu (28/8/2023).

Menurutnya, untuk di Jawa Tengah ditargetkan pada tahap awal di 4 Kabupaten. Total lahan sekitar 80 ribu hektar are.

"Lahan yang ada di kami itu kerjasama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)," tuturnya.

Baca juga: 150 Hektare Lahan Tidur di Kudus Difungsikan Ditanami Padi

Baca juga: Kembangkan Lahan Tidur, UIN Walisongo Semarang Bangun Fasilitas Jalan

Baca juga: Pemdes Jepangpakis Kudus Sulap Lahan Tidur Jadi Pasar Desa lewat DD

Dikatakannya, hingga saat ini telah 19 Kabupaten dari 6 Provinsi yang telah digarap. Komiditi yang ditanam PT PPM adalah Jagung, padi, singkong dan aren.

"Sebagian telah melaksanakan hortikultura. Kalau masalah tanaman menyesuaikan kondisi lapangan. Intinya lahan yang tidak berfungsi optimal kita bersama-sama menjaga untuk melakukan alih fungsi pangan agar maksimal berseta industrialisasi," tuturnya.

Ia mengatakan pada pelaksanaannya akan memberlakukan kemitraan.

Pihaknya juga terbuka bagi siapa saja untuk menawarkan lahan yang optimal dialihfungsikan Lahan Pertanian Cadangan Logistik Strategis Nasional.

"Jangan kita tinggalkan sejengkal pun karena tidak berfungsi," tuturnya.

Sementara itu, Kolonel Inf Edi Sujito mengatakan sejak tahun 2019 Kementerian Pertahanan mendapat perintah Presiden RI terkait ketahanan pangan khususnya di Kalimantan Tengah.

Namun karena tanggung jawab Menhan secara nasional maka program itu dilaksanakan di seluruh Indonesia.

"Namun tahapannya harus lahan clear and clean yang proses dan prosedurnya harus dilaksanakan jelas dengan kerjasama  KLHK," ujarnya mewakili  Asisten Khusus Menhan bidang  pangan Letjen purn Ida Bagus Purwalaksana.

Menurutnya, pekerjaan ketahanan pangan perlu kerjasama dari seluruh lembaga dan kementerian.

Tidak mudah untuk membangun ketahanan pangan jika sekali dua kali atau musiman. 

"Apa yang saat ini dilakukan masih berproses dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan untuk memperkuat perekonomian," tuturnya.